Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bangun Kekuatan Oposisi, Presiden PKS Akan Bertemu Tommy Soeharto

Kompas.com - 14/11/2019, 19:39 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal menuturkan bahwa partainya akan menjalin komunikasi dengan sejumlah partai dalam beberapa bulan ke depan.

Hal itu dilakukan untuk membangun kekuatan oposisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo selama lima tahun ke depan.

"Kami akan silaturahim dengan berbagai partai. Juga ada yang berkunjung ke PKS. Kami akan jadwalkan terus dalam beberapa bulan ke depan," ujar Mustafa saat ditemui di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Menurut Mustafa, partainya akan mulai menjalin komunikasi dengan partai politik yang berada di luar pemerintahan, antara lain Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Berkarya.

Baca juga: PKS Pertimbangkan Anies Baswedan untuk Diusung Pada Pilpres 2024

Ketiga partai tersebut merupakan mitra koalisi PKS yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Dalam waktu dekat, kata Mustafa, Presiden PKS Sohibul Iman akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau akrab disapa Tommy Soeharto.

Kendati demikian, Mustafa tidak menyebutkan secara spesifik terkait waktu pertemuan tersebut akan dilakukan.

"Kami ingin mendengar bagaimana sikap dan positioning mereka. Ada pernyataan di publik, tapi kami akan konfirmasi ke pimpinan partai, seperti PAN, Demokrat, Berkarya, partai-partai yang non kabinet tentang bagaimana posisi akhirnya," kata Mustafa.

"Mudah-mudahan, paling dekat, kami akan bertemu Partai Berkarya minggu depan di TB Simatupang. Mas Tommy ada rencana berkunjung ke DPP PKS," ucapnya.

Lebih lanjut Mustafa mengatakan, komunikasi dengan parpol di luar parlemen seperti Partai Berkarya perlu dilakukan dalam membangun kekuatan politik.

Meski belum memiliki suara di DPR, Mustafa meyakini Partai Berkarya memiliki basis politik yang cukup kuat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Seluruh partai politik peserta pemilu, meski belum lolos (ke DPR), sebagai entitas politik punya kedaulatan yang sama untuk menyampaikan suara rakyat sehingga kami harus bergandengan tangan dengan semua kekuatan parpol yang ada," ujar Mustafa.

Baca juga: Resmi Jadi Oposisi, PKS Akan Berusaha Menarik Hati Rakyat

Adapun Presiden PKS Sohibul Iman secara resmi telah menyatakan sikap partainya yang tetap menjadi oposisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo selama lima tahun ke depan.

Sohibul mengatakan, sikap resmi partainya itu telah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro PKS pada Selasa lalu.

"Majelis Syuro menerima dan menegaskan apa yang sudah menjadi keputusan yang diambil oleh DPP PKS, akan tetap berada di luar pemerintahan Pak Jokowi selama lima tahun ke depan," ujar Sohibul.

Menurut Sohibul banyak pihak yang berharap PKS tetap konsisten pada sikapnya dengan tetap menjadi oposisi dan tidak bergabung ke dalam pemerintahan.

Banyak pihak pula yang berpandangan bahwa PKS akan meraup suara lebih banyak di Pemilu 2024 jika tetap konsisten dengan sikapnya tersebut.

Baca juga: Alasan PKS Tegaskan Sikapnya Jadi Oposisi Pemerintah

Namun, Sohibul menekankan para kadernya untuk bekerja keras di tengah masyarakat agar mampu meraih target suara yang lebih tinggi dari Pemilu 2019.

"Kita harus konsisten dalam garis perjuangan kita. Maka, PKS ingin konsisten dengan garis perjuangan tersebut," kata Sohibul.

"Jadi jelas, PKS insya Allah akan tetap berada di luar pemerintahan Pak Jokowi selama lima tahun ke depan," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com