Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong adanya mekanisme pembiayaan partai politik oleh negara.

Hal ini, menurut Perludem, bakal menekan tingginya biaya politik yang selama ini selalu muncul sebagai persoalan Pilkada maupun Pemilu.

Belakangan, tingginya biaya politik itu juga dijadikan alasan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan evaluasi Pilkada secara langsung.

Baca juga: Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

"Perludem mendorong partai diperkuat dengan pendanaan pembiayaan partai politik oleh negara yang signifikan. Jadi partai itu tidak lagi dikendalikan oleh sekelompok elite yang punya uang yang juga menguasai struktur-struktur strategis partai," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).

Titi mengatakan, pembiayaan partai politik oleh negara bukan berarti pembiayaan oleh pemerintah.

Pembiayaan yang dimaksud Titi adalah mekanisme public funding yang sudah diterapkan di sejumlah negara maju seperti Jerman, Denmark, Swedia, hingga Turki.

Jika sistem ini diberlakukan, negara harus memastikan adanya akuntabilitas partai. Transparansi pengelolaan keuangan pun harus dipastikan berjalan baik.

"Harus transpran pengelolaannya, akuntabel, dan diaudit. Dengan demikian, partai tidak menggantungkan hidupnya pada oligarki-oligarki sekelompok pemodal yang kemudian karena dia membiayai partai, dia mengendalikan partai," kata Titi.

Titi menambahkan, pembiayaan partai yang saat ini masih didominasi sekelompok pemodal menyebabkan sistem kaderisasi partai tidak berjalan baik.

Sebab, hanya mereka yang punya uang lebih banyak yang bisa duduk di kursi elite partai dan mengendalikan kekuasaan.

Baca juga: Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Oleh karenanya, jika mekanisme pembiayaan oleh negara ini bisa diterapkan, Titi berharap tradisi tersebut juga bisa hilang.

"Tujuannya adalah membuat partai lebih inklusif, partai bisa dijangkau oleh siapapun meskipun dia tidak bukan pemilik modal. Karena mahar politik itu adalah hulunya karena menjadi ruang untuk mencari modal membiayai partai," katanya.