Kompas.com - 12/11/2019, 19:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong partai politik membenahi mekanisme internal pencalonan kader sebagai kepala daerah.

Hal ini merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang meminta evaluasi pilkada langsung karena berbiaya tinggi.

Menurut Perludem, sekalipun sistem pilkada diubah menjadi tidak langsung, masalah tidak akan selesai jika partai tak berbenah diri.

"Pilkada langsung atau tidak langsung, kalau partainya tidak dibenahi, tidak akan pernah menyelesaikan masalah," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).

Baca juga: Kritik Cak Imin, ICW Bilang Pilkada Tak Langsung Juga Buka Celah Politik Uang

Titi mengatakan, pilkada tidak langsung justru akan semakin "menggelapkan" ruang pencalonan kepala daerah.

Tidak hanya itu, mekanisme pilkada yang demikian juga dinilai rawan memicu konflik. Misalnya, seorang calon kepala daerah yang juga mantan narapidana akan lebih mudah terpilih kembali.

Sebab, suara masyarakat tidak punya pengaruh besar dalam keterpilihan seorang calon kepala daerah. Padahal, belum tentu masyarakat menerima kepala daerah yang ditunjuk DPRD setempat, sebagai pemimpin mereka.

Ia mengatakan, hal itu juga bisa memicu konflik, misalnya, mantan narapidana akan lebih mudah untuk terpilih. Menurutnya, masyarakat bisa saja memilih orang yang tidak sejalan dengan kehendak masyarakat. 

"Metika masyarakat menolak, salurannya tidak tersedia, mekanisme formalnya yang terjadi adalah bisa menimbulkan tindakan kekerasan sebagai penyaluran ketidakpuasan itu," ujar Titi.

Baca juga: Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Titi menambahkan, sebelum mengubah mekanismenya, pemerintah harus lebih dulu melakukan kajian komprehensif terhadap kelebihan maupun kekurangan pelaksanaan pilkada langsung.

Pengkajian itu seharusnya tidak hanya dilakukan pemerintah seorang diri, tetapi juga melibatkan partai politik, penyelenggara pemilu, hingga tokoh masyarakat.

"Jangan istilahnya sapu rata semua daerah kemudian ingin (pilkada) tidak langsung karena tadi kita tahu ternyata pilkada secara perlahan berhasil menjadi sumber rekrutmen politik nasional," kata Titi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Akan Cek Perkembangan Kasus TPPU Setya Novanto di Polri

KPK Akan Cek Perkembangan Kasus TPPU Setya Novanto di Polri

Nasional
Timsus Bersyukur Ferdy Sambo Mau Ungkap Motif Bunuh Brigadir J

Timsus Bersyukur Ferdy Sambo Mau Ungkap Motif Bunuh Brigadir J

Nasional
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi PT Asuransi Jiwa Taspen

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi PT Asuransi Jiwa Taspen

Nasional
Kasus Brigadir J, Penyidik Polda Metro Jaya Berpangkat AKBP Diamankan di Mako Brimob

Kasus Brigadir J, Penyidik Polda Metro Jaya Berpangkat AKBP Diamankan di Mako Brimob

Nasional
Irjen Ferdy Sambo Akui Rencanakan Pembunuhan Brigadir J

Irjen Ferdy Sambo Akui Rencanakan Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Wakil Ketua KPK: KPK Tak Harus Tangani Korupsi Besar

Wakil Ketua KPK: KPK Tak Harus Tangani Korupsi Besar

Nasional
Menurut Komnas HAM, Penyidik Berhak Tak Gamblang Ungkap Motif Sambo Bunuh Brigadir J

Menurut Komnas HAM, Penyidik Berhak Tak Gamblang Ungkap Motif Sambo Bunuh Brigadir J

Nasional
Polisi: Motif Sambo Bunuh Brigadir J karena Martabatnya Terluka Baru Pengakuan di BAP

Polisi: Motif Sambo Bunuh Brigadir J karena Martabatnya Terluka Baru Pengakuan di BAP

Nasional
Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri, Upaya Temukan Tersangka Korupsi Rp 78 T

Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri, Upaya Temukan Tersangka Korupsi Rp 78 T

Nasional
Kapolri Resmi Bubarkan Satgassus Polri

Kapolri Resmi Bubarkan Satgassus Polri

Nasional
Mendes Sebut 5 Provinsi Sudah Tak Miliki Desa Tertinggal

Mendes Sebut 5 Provinsi Sudah Tak Miliki Desa Tertinggal

Nasional
Motif Sambo Bunuh Brigadir J: Marah dan Emosi Martabat Keluarganya Dilukai

Motif Sambo Bunuh Brigadir J: Marah dan Emosi Martabat Keluarganya Dilukai

Nasional
Komisi II DPR Dukung Kenaikan Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024, Ini Alasannya

Komisi II DPR Dukung Kenaikan Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024, Ini Alasannya

Nasional
Mendag dan Mentan Beda Pendapat Soal Harga Mi Instan, Anggota DPR Minta Data Pangan Diperbaiki

Mendag dan Mentan Beda Pendapat Soal Harga Mi Instan, Anggota DPR Minta Data Pangan Diperbaiki

Nasional
Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.