Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perpres Baru bagi Badan Parekraf di Bawah Menteri Whisnutama...

Kompas.com - 06/11/2019, 06:00 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Kompas TV Menko Polhukam, Mahfud MD menyatakan Presiden Jokowi belum memutuskan akan menerbit atau tidak menerbitkan Perppu pascarevisi Undang-Undang KPK. Mahfud MD menambahkan tidak benar jika Presiden Joko Widodo menolak Perppu.<br /> <br /> Sejauh ini, Presiden Joko Widodo masih menunggu proses uji materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi.<br /> <br /> Jika uji materi Undang-Undang KPK telah diputus, maka presiden akan mengevaluasi perlu tidaknya Perppu.

Ayah dari penyanyi sekaligus aktris Sherina Munaf ini mengaku, dirinya tidak dilibatkan di dalam kebijakan peleburan itu.

"Saya tidak dilibatkan," ujar Triawan kepada Kompas.com, Selasa (5/11/2019).

Baca juga: Sederet Harapan dan Tantangan dari Pelaku Pariwisata untuk Wishnutama

Meski demikian, ia yakin Presiden Jokowi memiliki alasan tersendiri mengapa memilih opsi melebur Bekraf ke dalam kementerian. Ia yakin, maksud itu baik.

Bagi Triawan, yang terpenting adalah, apabila pengembangan di bidang ekonomi kreatif dijalankan dengan sungguh-sunguh oleh Menteri Wishnutama, maka peleburan itu tentunya tidak akan menjadi persoalan.

"Opsi apapun yang dipilih, kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh, ini yang terpenting ya, akan membuat ekonomi kreatif nasional menjadi jauh lebih baik," lanjut dia.

Soal ada anggapan bahwa peleburan Bekraf ini akan memangkas wewenang badan tersebut sehingga tak lagi optimal dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif, Triawan tidak terlalu sependapat.

"Tergantung sudut pandangnya. Yang penting, pariwisata dan ekonomi kreatif itu tetap mendapatkan perhatian yang sama, agar bisa saling menunjang," lanjut dia.

Baca juga: Ernest Prakasa: Walaupun Wishnutama Orang Ekonomi Kreatif, tetapi...

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebelumnya menyebut, Presiden Jokowi sengaja membentuk Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menggenjot kedua sektor tersebut.

Jadi, meskipun sudah ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tetap diperlukan badan tersendiri agar kinerja di kedua sektor menjadi lebih optimal.

Namun Moeldoko menyebut Presiden Jokowi tetap mementingkan efisiensi sehingga badan ini tetap dipimpin duet Wishnutama-Angela Tanoesoedibjo.

"Kan pejabatnya satu, Pak Wishnutama. Kalau itu umpamanya badan ditarik sendiri, butuh infrastruktur sendiri dan lain-lain, tapi kalau langsung dibawah menteri, menteri sebagai ketua badan, tapi di bawahnya deputi," kata Moeldoko saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com