Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eggi Sudjana: Kalau 100 Hari Prabowo Tak Ada 'Action', maka Omdo!

Kompas.com - 06/11/2019, 05:45 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Juru Kampanye Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 Eggi Sudjana mengatakan tidak sungkan-sungkan untuk mengkritik kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

"Oh iya tentu (akan memberikan kritik). Ini (sudah) saya kritik ya. Kalau tidak benar, ya tentu nantinya kami siap mengkritisi," ujar Eggi seusai mengisi diskusi di Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

Baca juga: Prabowo Masuk Kabinet Dinilai Berdampak Positif, meski Banyak yang Kecewa

Oleh sebab itu, Eggi berharap Prabowo mampu memberikan kinerja terbaiknya. Minimal, Prabowo bisa menelurkan prestasi dalam 100 hari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan.

"Memang idealnya 100 hari sampai setahun. Kalau 100 hari tidak ada produktivitas dari sisi kebijakan dan sampai satu tahun tak ada action, maka sama saja dengan omong doang (omdo)," ujar Eggi.

Apabila Prabowo tidak menunjukkan prestasi pada masa awal sebagai pembantu presiden, Eggi tidak yakin pada sisa masa jabatan Prabowo diisi oleh prestasi yang cemerlang.

Baca juga: Kata Eggi Sudjana, Prabowo Rela jadi Menteri Karena Takut Perang Saudara

Eggi sekaligus meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk dapat "unjuk gigi" pada masa awal menjadi menteri.

"Kita berikan kesempatan kepada beliau sebab beliau punya kapasitas. Saya sangat menghormati beliau. Waktu saya dipenjara, saya dikeluarkan oleh beliau. Jadi, tolonglah ya ada prestasi, yang saya tekankan adalah prestasi," lanjut dia.

Keberadaan Prabowo di dalam Kabinet Indonesia Maju, lanjut Eggi, semestinya memberikan manfaat yang positif kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Dari sisi kapabilitas, Ketua Umum Partai Gerindra itu dinilai memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman militer yang baik sehingga sangat cocok mengemban tugas sebagai Menteri Pertahanan.

Baca juga: Eggi Sudjana Sebut Jokowi Harus Bersyukur Prabowo Bersedia jadi Menhan

"Jadi jauh lebih bermanfaat kalau beliau ada di dalam (kabinet)," ujar Eggi.

Apalagi, lanjut Eggi, Prabowo sudah mengungkapkan bahwa salah satu programnya adalah penguatan di bidang alat utama sistem pertahanan (alutsista).

"Sebagai pendukung (Prabowo), kami masih optimistis beliau mampu merealisasikan itu," lanjut dia. 

 

Kompas TV KPK menegaskan tak akan menyerah begitu saja setelah mantan direktur utama PT. PLN, Sofyan Basir, divonis bebas oleh pengadilan tipikor dalam kasus suap proyek PLTU Riau 1.<br /> <br /> Pihak istana juga merespons putusan bebas Sofyan Basir. Terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau 1, Sofyan Basyir menjadi terdakwa KPK ketiga yang divonis bebas oleh pengadilan tindak pidana korupsi.<br /> <br /> Sejumlah pihak menganggap, vonis bebas Sofyan Basyir ini, menjadi bagian dari upaya pelemahan KPK. Namun, ada juga yang menganggap ini sebagai bukti lemahnya KPK melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan kasus korupsi.<br /> <br /> Lalu apa yang harus dicermati, dari fenomena bebasnya para terdakwa kasus korupsi yang divonis bebas ini? Akan dibahas bersama anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu dan advokat yang juga aktivis anti-korupsi Saor Siagian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com