Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eggi Sudjana Sebut Jokowi Harus Bersyukur Prabowo Bersedia jadi Menhan

Kompas.com - 05/11/2019, 20:34 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Juru Kampanye Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 Eggi Sudjana berpendapat, keberadaan Prabowo di dalam Kabinet Indonesia Maju sangat memberikan manfaat kepada pemerintah.

Dari sisi kapabilitas, Ketua Umum Partai Gerindra itu dinilai memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman militer yang baik sehingga sangat cocok mengemban tugas sebagai Menteri Pertahanan.

"Jadi jauh lebih bermanfaat kalau beliau ada di dalam (kabinet)," ujar Eggi usai mengisi diskusi di Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

Baca juga: Kata Eggi Sudjana, Prabowo Rela jadi Menteri Karena Takut Perang Saudara

Apalagi, lanjut Eggi, Prabowo sudah mengungkapkan bahwa salah satu programnya adalah penguatan di bidang alat utama sistem pertahanan (alutsista).

"Sebagai pendukung (Prabowo), kami masih optimistis beliau mampu merealisasikan itu," lanjut dia.

Hal yang lebih penting, menurut Eggi, bergabungnya Prabowo ke dalam pemerintahan adalah menghindari konflik berkepanjangan di masyarakat sebagai imbas dari rivalitas Pilpres 2019 lalu.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi dinilai harus bersyukur Prabowo mau legawa masuk ke pemerintahan dan bersedia menjadi pembantu presiden.

"Mengapa? Justru tidak ada konflik. Tugas Presiden kan ada tiga, mensejahterakan, mencerdaskan masyarakat dan mencegah pertumpahan darah. Nah itu telah dibantu oleh Prabowo untuk tak terjadi itu, " tutur Eggi.

Eggi melanjutkan, kekhawatiran akan terjadinya konflik horizontal bukan omong kosong.

Baca juga: Prabowo Masuk Kabinet Dinilai Berdampak Positif, meski Banyak yang Kecewa

Prabowo pernah bercerita kepadanya mengenai kondisi sosial politik di sejumlah negara di Timur Tengah yang mengalami perang saudara. Misalnya Yaman, Bosnia, Lebanon dan Suriah.

"Pak Prabowo mengingatkan hal tersebut bisa terjadi jika dirinya melawan (pemerintah). Karena pendukung beliau secara riil di pemilu ada 68 juta pemilih," ujar Eggi.

"Jika satu persennya saja mengalami hal yang tidak diinginkan, dampaknya bisa dahsyat sehingga bisa terjadi pertumpahan darah, " lanjut dia. 

 

Kompas TV Presiden Jokowi menghormati putusan bebas hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta terhadap mantan Dirut PLN Sofyan Basir. Presiden turut menghargai upaya hukum lanjutan yang disiapkan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan juru bicara presiden, Fadjroel Rachman. Sebelumnya, majelis hakim vonis bebas Sofyan Basir, Senin (4/11/19). Sofyan dinilai tak terbukti fasilitasi pemberian suap dari pengusaha Johanes Kotjo pada mantan anggota DPR Eni Saragih dan mantan mensos Idrus Marham. #Jokowi #SofyanBasir #FadjroelRachman
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com