Kompas.com - 05/11/2019, 10:01 WIB
Joko Widodo memberikan pidato saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOJoko Widodo memberikan pidato saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Presiden Joko Widodo yang memastikan tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi disambut kritikan.

Para pegiat antikorupsi menilai, Jokowi seakan tak memiliki komitmen pemberantasan korupsi. Sebab, UU hasil revisi diyakini melemahkan KPK.

Kekecewaan terhadap Jokowi menjadi artikel terpopuler di Kompas.com sepanjang Senin (4/11/2019)

Artikel populer lain, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi pada tahun ini.

Hasilnya, terjadi kenaikan tipis yakni 0,9 persen menjadi 71,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 70,9 persen. Presentase tersebut merupakan akumulasi hasil survei atas mereka yang merasa sangat puas dan yang cukup puas.

Berikut, lima berita populer di rubrik Nasional Kompas.com:

1. Suara Kekecewaan Tak Ada Perppu KPK

Ilustrasi KPK.Tribun Jabar/Gani Kurniawan Ilustrasi KPK.

Presiden Joko Widodo dinilai telah memperjelas posisinya di mata publik terhadap keberadaan KPK. Kepala Negara dipandang hendak merusak KPK bersama partai politik lainnya.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari mengungkapkan hal tersebut saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/11/2019).

Upaya Presiden yang tidak akan menerbitkan Perppu UU KPK hasil revisi dianggap sebagai inkonsistensi komitmen Jokowi terhadap pemberantasan korupsi.

Hal yang sama juga disampaikan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Bahkan, indikasi tersebut sudah terlihat sejak Jokowi membiarkan revisi UU KPK bergulir di DPR, sekalipun kritikan deras terus membanjiri.

"Tapi ternyata kan dikeluarkan. Jadi sebenarnya sudah terlihat siapa yang mau melemahkan KPK," kata Bivitri, Minggu (3/11/2019).

Baca juga: Suara Kekecewaan Usai Jokowi Pastikan Tak Ada Perppu KPK

2. Survei LSI

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) mengikuti sesi pleno KTT ke-35 ASEAN di Bangkok, Thailand, Sabtu (2/11/2019). Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, di KTT tersebut Presiden akan menekankan empat bidang kerja sama guna meningkatkan ekspor dan investasi yang masuk ke Indonesia.ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY Presiden Joko Widodo (kedua kanan) mengikuti sesi pleno KTT ke-35 ASEAN di Bangkok, Thailand, Sabtu (2/11/2019). Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, di KTT tersebut Presiden akan menekankan empat bidang kerja sama guna meningkatkan ekspor dan investasi yang masuk ke Indonesia.

Tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi cenderung stagnan dalam dua tahun terakhir.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Punya Harta Rp 15,8 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Punya Harta Rp 15,8 Miliar

Nasional
Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Nasional
Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.