PKS Minta Menag Tak Terjebak Simbol dalam Atasi Radikalisme

Kompas.com - 02/11/2019, 20:38 WIB
Juru Bicara PKS, Ahmad Fathul Bari memberikan keterangan usai mengisi diskusi di Kedai Sirih Merah, Tanah Abang Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2019) Dian Erika/KOMPAS.comJuru Bicara PKS, Ahmad Fathul Bari memberikan keterangan usai mengisi diskusi di Kedai Sirih Merah, Tanah Abang Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Ahmad Fathul Bari mengatakan, Menteri Agama Fachrul Razi perlu mengajak berbagai pihak untuk merumuskan kembali batasan dan makna radikalisme.

Fathul Bari menilai, dalam menangani radikalisme sebaiknya tidak hanya menyasar kepada hal-hal yang bersifat simbolik.

" Menag perlu melihat penanganan radikalisme harus secara komprehensif dan holistik melihat berbagai aspek," ujar Fathul kepada wartawan usai mengisi diskusi di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2019).

Menurut dia, PKS mendukung kebijakan Menag yang berpihak kepada masyarakat.

Baca juga: Kejaksaan Akan Tingkatkan Pemantauan Penyebaran Bibit Radikalisme

Namun, jika ada kebijakan yang berpotensi merusak tatanan demokrasi masyarakat, PKS akan mengkritik dan memberi masukan.

Salah satunya perihal batasan makna radikalisme. Fathul menilai Menag perlu mendengarkan masukan berbagai pihak soal definisi radikalisme.

Fathul kemudian menyarankan agar radikalisme tidak hanya dirumuskan dengan simbol tertentu. Sebab, lanjut dia, simbol yang digunakan justru berpotensi menimbulkan narasi kontraproduktif di kalangan masyarakat luas.

Baca juga: Jokowi Ingin Istilah Radikalisme Diganti Jadi Manipulator Agama

Untuk merumuskan kembali makna radikalisme, Fathul menyarankan Menag duduk bersama dengan berbagai perwakilan elemen masyarakat baik pemuka agama, tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah, akademisi dan sebagainya.

"Semua pihak tentu harus dilibatkan, baik dari kalangan agamawan ataupun juga kalangan akademisi, dan juga kalangan-kalangan lain yang menjadi stakeholder dari masyarakat itu sendiri," tutur Fathul Bari.

Sebelumnya, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengingatkan Menag Fachrul Razi untuk berhati-hati dalam menangani radikalisme.

Mardani menyarankan Fachrul Razi agar menyampaikan konsepnya dalam menangani kelompok radikal.

"Saya titip pesan salah satu yang diutamakan katanya adalah bab radikalisme, radikalisme ini hati-hati ketika didekati dengan cara keamanan ataupun pendekatan tempur," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (23/10/2019) lalu.

Mardani mengingatkan, jangan sampai penanganan kelompok radikal oleh Kementerian Agama menjadi keliru. Jika keliru, ia khawatir hal tersebut dapat memperbesar masalah di Indonesia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X