PKS Memilih Oposisi, Siap Sendirian Meski Mengaku Tak Bahagia...

Dia mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih berdoa agar semua parpol pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada pada Pilpres 2019 menjadi oposisi.

Namun, Mardani juga mengaku bahwa PKS tidak berada dalam posisi untuk mengajak partai lainnya untuk turut menjadi oposisi.

"Saya bilang berharap, tapi PKS tidak dalam posisi mengajak mereka. Partai punya kebebasan dalam menentukan sikap," ucap Mardani.

"Kalau koalisi pasti pada mau, tapi kalau oposisi belum tentu mau. Kami tidak pada posisi itu (mengajak)," kata dia.

Baca juga: Tantangan DPR Baru adalah Jadi Oposisi Pemerintah

Sebab, kata dia, secara etika dan logika demokrasi, seluruh parpol pendukung Prabowo-Sandi adalah oposisi.

Dengan adanya oposisi, kata dia, maka akan ada check and balance serta sistem yang kuat. Sebab, pemerintah akan kuat apabila mempunyai oposisi yang kuat juga.

Sedih Prabowo bergabung

PKS sudah menjalin kemitraan bersama Partai Gerindra selama lima tahun, yaitu sepanjang periode pemerintahan Jokowi bersama Jusuf Kalla.

Partai berlambang bulan sabit kembar yang mengapit padi ini merupakan salah satu partai pendukung Prabowo sejak Pilpres 2014.

Setelah Partai Gerindra bergabung ke pemerintah, PKS pun tetap memilih untuk menjadi oposisi walaupun hanya sendiri.

Dengan fakta tersebut, Mardani Ali Sera mengaku sedih saat mengetahui Prabowo bergabung ke pemerintah.

Baca juga: Ketua DPP PKS Sedih Saat Tahu Prabowo Gabung ke Pemerintah

Anggota DPR di Komisi II ini mengatakan, dirinya merasa sedih karena pada Pemilu 2019 lalu tingkat partisipasi publik tertinggi dalam sejarah sesudah reformasi, yakni mencapai 82 persen.

Dengan bergabungnya Partai Gerindra, Mardani khawatir masyarakat kemudian menjadi apatis dan tidak lagi mau terlibat dalam politik praktis seperti pemilu.

"Saya sedih Pak Prabowo gabung (ke pemerintah) karena ini membuat tingkat frustrasi publik tinggi yang menuju kepada apatisme," ujar Mardani.

Dia menilai, bergabungnya Prabowo ke pemerintahan membuat keterlibatan publik dalam pesta demokrasi terputus lagi.

"Karena nanti Pemilu 2024 belum tentu begitu. Kalau begini (pihak yang kalah bergabung dengan pemenang pemilu), yah, sama saja," kata dia.