Kompas.com - 29/10/2019, 19:22 WIB
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarkat Peduli Parlemen Indonesia (Formmapi) Lucius Karus menyebutkan bahwa DPR periode 2019-2024 memiliki tantangan yang mau tak mau harus dihadapi dan dijalankan, yakni menjadi oposisi pemerintah.

Menjadi oposisi dibutuhkan mengingat koalisi partai di pemerintahan yang diwadahi Kabinet Indonesia Maju, cukup gemuk.

Terlebih sejak masuknya partai Gerindra yang notabene selama ini merupakan partai oposisi yang kerap mengkritisi kebijakan pemerintah.

Baca juga: Bertemu Prabowo, Sohibul Tegaskan Sikap PKS sebagai Oposisi

"DPR baru punya tantangan untuk memastikan jadi oposisi dari pemerintah yang harus mengkritisi kebijakannya," kata Lucius dalam diskusi publik The Indonesian Institute di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Lucius pun tak menampik jika koalisi partai politik pendukung pemerintah juga menguasai parlemen. 

Dengan demikian, kata dia, yang dibutuhkan saat ini adalah DPR membuka komunikasi dengan publik setiap kali merancang sesuatu.

Terlebih sejauh ini baru PKS saja yang menyatakan diri menjadi oposisi terhadap pemerintah.

Tantangan lainnya, kata dia, kerja parlemen periode 2019-2024 ini juga akan sangat banyak ditentukan pihak yang mencoba menyusun peta kekuatan guna menghadapi Pemilu 2024.

"Kita jangan terjebak dengan mimpi-mimpi 2024. Banyak tugas di depan mata untuk DPR baru," kata dia.

Baca juga: PKS Tidak Bahagia Jika Oposisi Sendirian

Tugas-tugas tersebut antara lain soal pemindahan ibu kota yang apapun keputusan terkait rencana tersebut harus dibicarakan secara terbuka. Termasuk juga soal UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan rencana amandemen UUD 1945.

Menurut Lucius, itu semua merupakan rangkaian opsi-opsi yang bisa dengan mudah ditransaksikan oleh siapapun yang memiliki kepentingan.

"Tanggung jawab berat DPR lima tahun ini untuk memastikan, jangan sampai membiarkan hal-hal substantif terkait nasib rakyat," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Nasional
Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

Nasional
Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Nasional
Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

Nasional
UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

Nasional
Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Nasional
UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Nasional
Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Nasional
5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

Nasional
Satgas Minta Perusahaan Angkutan Umum Kembalikan Pemudik yang Nekat ke Tempat Asalnya

Satgas Minta Perusahaan Angkutan Umum Kembalikan Pemudik yang Nekat ke Tempat Asalnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X