Tantangan DPR Baru adalah Jadi Oposisi Pemerintah

Kompas.com - 29/10/2019, 19:22 WIB
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarkat Peduli Parlemen Indonesia (Formmapi) Lucius Karus menyebutkan bahwa DPR periode 2019-2024 memiliki tantangan yang mau tak mau harus dihadapi dan dijalankan, yakni menjadi oposisi pemerintah.

Menjadi oposisi dibutuhkan mengingat koalisi partai di pemerintahan yang diwadahi Kabinet Indonesia Maju, cukup gemuk.

Terlebih sejak masuknya partai Gerindra yang notabene selama ini merupakan partai oposisi yang kerap mengkritisi kebijakan pemerintah.

Baca juga: Bertemu Prabowo, Sohibul Tegaskan Sikap PKS sebagai Oposisi

"DPR baru punya tantangan untuk memastikan jadi oposisi dari pemerintah yang harus mengkritisi kebijakannya," kata Lucius dalam diskusi publik The Indonesian Institute di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Lucius pun tak menampik jika koalisi partai politik pendukung pemerintah juga menguasai parlemen. 

Dengan demikian, kata dia, yang dibutuhkan saat ini adalah DPR membuka komunikasi dengan publik setiap kali merancang sesuatu.

Terlebih sejauh ini baru PKS saja yang menyatakan diri menjadi oposisi terhadap pemerintah.

Tantangan lainnya, kata dia, kerja parlemen periode 2019-2024 ini juga akan sangat banyak ditentukan pihak yang mencoba menyusun peta kekuatan guna menghadapi Pemilu 2024.

"Kita jangan terjebak dengan mimpi-mimpi 2024. Banyak tugas di depan mata untuk DPR baru," kata dia.

Baca juga: PKS Tidak Bahagia Jika Oposisi Sendirian

Tugas-tugas tersebut antara lain soal pemindahan ibu kota yang apapun keputusan terkait rencana tersebut harus dibicarakan secara terbuka. Termasuk juga soal UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan rencana amandemen UUD 1945.

Menurut Lucius, itu semua merupakan rangkaian opsi-opsi yang bisa dengan mudah ditransaksikan oleh siapapun yang memiliki kepentingan.

"Tanggung jawab berat DPR lima tahun ini untuk memastikan, jangan sampai membiarkan hal-hal substantif terkait nasib rakyat," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X