Ketua DPP PKS Sedih Saat Tahu Prabowo Gabung ke Pemerintah

Kompas.com - 29/10/2019, 20:53 WIB
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera mengaku sedih saat mengetahui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memutuskan bergabung ke pemerintahan dan menjabat Menteri Pertahanan.

Hal tersebut disampaikan Mardani saat menjadi pembicara dalam diskusi publik The Indonesian Forum di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

"Saya sedih Pak Prabowo gabung (ke pemerintah) karena ini membuat tingkat frustrasi publik tinggi yang menuju kepada apatisme," ujar Mardani.

Baca juga: Gerindra Merapat ke Jokowi, Amien Rais dan Prabowo Disebut Tetap Bersahabat

Anggota DPR ini mengatakan, dirinya merasa sedih karena pada pemilihan umum (pemilu) 2019 lalu tingkat partisipasi publik tertinggi dalam sejarah sesudah reformasi, yakni mencapai 82 persen.

Dia menilai, bergabungnya Prabowo ke pemerintahan bisa membuat antusiasme publik untuk memilih pada pemilu menurun.

"Kalau begini, yah, sama aja," kata dia.

Kendati demikian, kata Mardani, PKS menghormati keputusan Prabowo untuk bergabung ke pemerintahan.

Mardani mengatakan Prabowo tak secara resmi meminta izin kepada PKS, tetapi sempat bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri.

"Kita hormati, hargai dan doakan (Prabowo) tapi PKS tetap oposisi," kata dia.

Diketahui, Prabowo Subianto telah ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Pesan Try Sutrisno untuk Menhan Prabowo Subianto

Padahal sebelumnya Prabowo adalah pesaing Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019 lalu.

PKS sendiri merupakan salah satu partai pendukung Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019. Sementara Prabowo bergabung ke pemerintah, PKS tetap memilih untuk menjadi oposisi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X