Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Tidak Bahagia Jika Oposisi Sendirian

Kompas.com - 29/10/2019, 16:52 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, partainya tidak bahagia apabila menjadi oposisi sendirian.

"PKS tidak bahagia kalau jadi oposisi sendirian karena oposisi perlu dua. Perlu konten dan number," kata Mardani dalam diskusi publik The Indonesian Institute di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Baca juga: Prabowo dan Edhy Jadi Menteri, PKS Tetap Koalisi dengan Gerindra di DKI

Sampai saat ini, PKS masih berdoa agar semua parpol pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada pada pemilihan presiden 2019 menjadi oposisi lima tahun ke depan.

Namun, bukan berarti PKS memosisikan diri sebagai pembujuk parpol-parpol itu untuk menjadi oposisi.

"Saya bilang berharap. Tapi PKS tidak dalam posisi mengajak mereka. Partai punya kebebasan dalam menentukan sikap," kata Mardani.

"Kalau koalisi pasti pada mau. Tapi kalau oposisi belum tentu mau. Kami tidak pada posisi itu (mengajak)," lanjut dia.

Baca juga: Bertemu Prabowo, Sohibul Tegaskan Sikap PKS sebagai Oposisi

Dengan adanya oposisi, kata dia, maka akan ada check and balance serta sistem yang kuat. Sebab, pemerintah akan kuat apabila mempunyai oposisi yang kuat juga.

Kendati demikian, PKS merasa senang karena masih ada satu hal yang dapat mendukungnya menjadi oposisi, yakni hukum sentimen publik.

Menurut Mardani, apabila sentimen publik tersebut satu frekuensi dan sinyal yang sama dengan PKS, maka sentimen publik dapat pula dijadikan suara oposisi terhadap pemerintah.

Sementara itu, Peneliti Formappi Lucius Karus berharap agar PKS tidak hanya berkoar-koar di muka publik saja jika sudah memantapkan diri menjadi oposisi.

"PKS jangan jadi oposisi yang pintar membangun opini publik tapi lemah dalam bargaining saat buat kebijakan resmi di parlemen," kata Lucius.

Baca juga: Pesan Prabowo ke PKS: Jangan Lupakan Kawan Lama...

Jika hal tersebut terjadi, maka akan membenarkan anggapan bahwa PKS juga memiliki tujuan tersendiri untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

"Kalau mau didukung rakyat untuk hal-hal terkait rakyat, PKS harus terdepan lawan penguasa," pungkas dia. 

 

Kompas TV Waketum Gerindra Sufmi Dasco membenarkan terbukanya Amerika Serikat untuk seorang Prabowo Subianto. Hal ini terjadi sejak Prabowo diangkat menjadi menteri pertahanan RI. Sebelumnya AS pernah menolak visa Prabowo karena terkait dengan tuduhan bahwa dirinya menghasut kerusuhan 1998 saat presiden Soeharto dilengserkan. Ditulis oleh harian new york times pada tahun 2000, departemen luar negeri Amerika Serikat menolak visa Prabowo Subianto yang berpangkat militer terakhir letnan jenderal, untuk menghadiri wisuda anaknya di Boston. #Prabowosubianto<br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com