PKS Memilih Oposisi, Siap Sendirian Meski Mengaku Tak Bahagia...

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya partai politik yang menyatakan oposisi terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin hingga saat ini.

Mitra PKS dalam menjalankan peran sebagai oposisi, yaitu Partai Gerindra, kini berada di pemerintahan. Sebab, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan menteri pertahanan.

PKS mengaku percaya diri jika harus beroposisi sendirian. Meski begitu, PKS tetap berharap PAN dan Partai Demokrat sebagai partai yang sama-sama mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019, untuk ikut menjadi oposisi.

"Kalau kami sendiri (oposisi), tetap saja jalankan peran dan fungsi kami. Walaupun secara kalkulasi matematis agak berat," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Baca juga: Pesan Prabowo ke PKS: Jangan Lupakan Kawan Lama...

Mardani mengatakan, meskipun harus menjadi oposisi sendirian, tetapi saat ini masyarakat mulai menyuarakan kritik tajam terhadap pemerintah. PKS pun kini merasa percaya diri.

Menurut dia, ketika oposisi lemah tetapi masyarakat sipil bangkit maka PKS pun tidak akan merasa sendirian dalam mengkritisi pemerintah.

Pengawasan masyarakat dianggap penting, meski tak ada dalam parlemen.

Apabila sentimen publik tersebut memiliki satu frekuensi dan sinyal yang sama dengan PKS, maka Mardani menilai hal tersebut juga bisa menjadi oposisi kepada pemerintah.

Dengan demikian, Mardani pun berharap Partai Demokrat dan PAN tetap berada di luar pemerintahan.

"Kami gembira kalau (oposisi) tiga (partai), lebih lumayan ketimbang satu. Memang pembicaraan dengan PAN dan Demokrat belum berjalan," kata dia.

Baca juga: Sebut Sentimen Publik Menguat, PKS Percaya Diri jadi Oposisi

Tak bahagia

Mardani mengungkapkan, meski PKS optimistis dapat menjalankan peran sebagai oposisi, tapi dia juga mengungkapkan ketidakbahagiaan.

PKS mengaku tak bahagia jika harus menjadi oposisi sendirian, tanpa ada teman yang mendampingi. Sebab, jumlah partai oposisi tetap dinilai penting, selain substansi kritik yang dilancarkan oposisi.

"Karena oposisi perlu dua, perlu konten dan number," kata Mardani.

Baca juga: PKS Tidak Bahagia Jika Oposisi Sendirian

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Namun, Mardani juga mengaku bahwa PKS tidak berada dalam posisi untuk mengajak partai lainnya untuk turut menjadi oposisi.

"Saya bilang berharap, tapi PKS tidak dalam posisi mengajak mereka. Partai punya kebebasan dalam menentukan sikap," ucap Mardani.

"Kalau koalisi pasti pada mau, tapi kalau oposisi belum tentu mau. Kami tidak pada posisi itu (mengajak)," kata dia.

Baca juga: Tantangan DPR Baru adalah Jadi Oposisi Pemerintah

Sebab, kata dia, secara etika dan logika demokrasi, seluruh parpol pendukung Prabowo-Sandi adalah oposisi.

Dengan adanya oposisi, kata dia, maka akan ada check and balance serta sistem yang kuat. Sebab, pemerintah akan kuat apabila mempunyai oposisi yang kuat juga.

Sedih Prabowo bergabung

PKS sudah menjalin kemitraan bersama Partai Gerindra selama lima tahun, yaitu sepanjang periode pemerintahan Jokowi bersama Jusuf Kalla.

Partai berlambang bulan sabit kembar yang mengapit padi ini merupakan salah satu partai pendukung Prabowo sejak Pilpres 2014.

Setelah Partai Gerindra bergabung ke pemerintah, PKS pun tetap memilih untuk menjadi oposisi walaupun hanya sendiri.

Dengan fakta tersebut, Mardani Ali Sera mengaku sedih saat mengetahui Prabowo bergabung ke pemerintah.

Baca juga: Ketua DPP PKS Sedih Saat Tahu Prabowo Gabung ke Pemerintah

Anggota DPR di Komisi II ini mengatakan, dirinya merasa sedih karena pada Pemilu 2019 lalu tingkat partisipasi publik tertinggi dalam sejarah sesudah reformasi, yakni mencapai 82 persen.

Dengan bergabungnya Partai Gerindra, Mardani khawatir masyarakat kemudian menjadi apatis dan tidak lagi mau terlibat dalam politik praktis seperti pemilu.

"Saya sedih Pak Prabowo gabung (ke pemerintah) karena ini membuat tingkat frustrasi publik tinggi yang menuju kepada apatisme," ujar Mardani.

Dia menilai, bergabungnya Prabowo ke pemerintahan membuat keterlibatan publik dalam pesta demokrasi terputus lagi.

"Karena nanti Pemilu 2024 belum tentu begitu. Kalau begini (pihak yang kalah bergabung dengan pemenang pemilu), yah, sama saja," kata dia.

ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Prabowo mengaku siap membantu di dalam pemerintahan pada periode tahun 2019-2024. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.

Walau tak meminta izin kepada PKS, kata dia, tetapi Prabowo memang sempat bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri.

"Kami hormati, hargai dan doakan (Prabowo), tapi PKS tetap oposisi," kata dia.

Tak hanya berkoar-koar

Menanggapi kesiapan PKS menjadi oposisi, peneliti Formappi, Lucius Karus mengatakan, dirinya berharap agar PKS tidak hanya berkoar-koar di muka saja jika sudah memantapkan diri menjadi oposisi.

Hal penting yang dilakukan PKS adalah menunjukkan taji saat berada di parlemen.

"PKS jangan jadi oposisi yang pintar membangun opini publik tapi lemah bargaining saat buat kebijakan resmi di parlemen," kata Lucius.

Baca juga: Gerindra dan PKS yang Tak Lagi Sejalan...

Sebab, kata dia, jika PKS hanya ramai membentuk opini publik tanpa melakukan langkah yang substansif, maka akan membenarkan anggapan bahwa PKS juga memiliki tujuan tersendiri untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Kalau mau didukung rakyat untuk hal-hal terkait rakyat, PKS harus terdepan lawan penguasa," kata Lucius Karus.