Partai Demokrat Dinilai Terganjal Restu Megawati soal Calon Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, peluang Partai Demokrat mendapatkan jatah kursi menteri dari pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin sangat tipis.

Adi menilai, sudah ada upaya dari Demokrat lewat Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjalin komunikasi dengan bertemu Jokowi pada Kamis 10 Oktober lalu.

Namun, menurut dia, Demokrat tetap punya ganjalan, yakni kemungkinan tidak ada restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang selama ini disinyalir punya hubungan kurang harmonis dengan SBY. 

"Hubungan SBY dan Megawati tidak pernah harmonis. Kedua tokoh ini sulit untuk disatukan sehingga ini mungkin menjadi ganjalan bagi Demokrat untuk mendapatkan jatah menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf," ujar Adi saat dihubungi, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Soal Menteri Jokowi, Sekjen Demokrat: Saya Tak Ragu Sebut Nama AHY

Konflik di antara Megawati dan SBY berawal dari niat SBY maju Pilpres 2004.

Saat itu, Megawati menjabat sebagai presiden. Sementara itu, SBY menjabat Menko Polhukam.

Singkat cerita, SBY pun mundur sebagai menteri kemudian mendeklarasikan Partai Demokrat.

SBY kemudian maju sebagai capres bersama Jusuf Kalla lalu memenangi Pilpres 2004.

Saat itu, pasangan SBY-JK mengalahkan Megawati sebagai petahana yang berpasangan dengan tokoh Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi.

Menurut Adi, Demokrat harus menegaskan posisinya kembali supaya raihan suara partai tersebut kembali naik. 

Suara Demokrat pada Pemilu 2019 hanya 7,77 persen di peringkat ke tujuh.

Agar suara Demokrat naik, menurut dia, SBY harus menjadi oposisi yang kritis bagi pemerintah.

Bila SBY dan Demokrat menjadi oposisi yang kritis, itu akan membuat Demokrat kembali kuat sehingga memudahkan jalan bagi anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi capres pada tahun 2024.

"Demokrat bisa bermitra dengan PKS dan mungkin PAN dari luar pemerintah. Jika memilih oposisi, ada dampak positif bagi Demokrat untuk bisa menampung aspirasi masyarakat sekaligus mendapatkan suara pemilih untuk 2024," ucap Adi.

Baca juga: Setelah NasDem dan Demokrat, Denny Indrayana Cari Dukungan ke PKS dan Gerindra Maju Pilkada Kalsel

Sejak Senin (21/10/2019) sampai hari ini, Jokowi secara bergantian memanggil nama-nama calon menteri.

Ada sejumlah nama dari kalangan profesional dan nama dari partai politik. Namun, sejauh ini belum ada nama dari Demokrat yang dipanggil Jokowi ke istana sebagai calon menteri.