Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pidato Pelantikan Jokowi Disayangkan karena Tak Tunjukkan Komitmen Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 21/10/2019, 11:10 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti politik Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, Presiden Joko Widodo kehilangan komitmennya dalam hal pemberantasan korupsi.

Penilaian itu merujuk pada pidato pelantikan Jokowi sebagai Presiden 2019-2024 yang tidak menyinggung persoalan korupsi.

"Menyangsikan pidato presiden yang menghilangkan kosakata korupsi, padahal di akhir jabatan periode pertama, isu korupsi menjadi yang terpenting. Terlebih ada upaya pelemahan melalui sistem kerja KPK dan regulasi," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Fitra Sayangkan Jokowi Tak Bicara Pemberantasan Korupsi dalam Pidato Pelantikan

Lebih lanjut, peneliti komunikasi politik Universitas Telkom tersebut menyebutkan, presiden mengulang apa yang ia sampaikan saat pidato kemenangan beberapa waktu lalu, di Sentul, Bogor beberapa waktu lalu.

Pidato di gedung DPR kemarin seolah menegaskan apa yang sudah disampaikan dalam pidato kemenangan waktu lalu.

"Yakni pemberantasan korupsi bukan prioritas, tentu mengkhawatirkan, bahkan dalam naskah pidatonya korupsi tidak muncul," jelasnya.

Baca juga: Survei PPI: Mayoritas Responden Anggap UU KPK Hasil Revisi Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Menurut Dedi, komitmen pemberantasan korupsi merupakan faktor utama pembangunan. Ia menilai banyak sektor yang lumpuh karena maraknya praktik korupsi.

Presiden Jokowi, lanjutnya, pasti memahami birokrasi di Indonesia sudah baik dari sisi prosedur tapi menjadi kacau karena sabotase koruptor.

"Seringkas apa pun keinginan presiden memotong jalur birokrasi, jika komitmen pemberantasan korupsi lemah, maka cita-cita hanya jadi wacana, sulit terimplementasi," pungkasnya.

Baca juga: Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengucapkan selamat atas dilantiknya Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Agus berharap, Jokowi dapat melaksanakan janji-janjinya sesuai pidato yang disampaikan usai resmi dilantik menjadi presiden.

"Insya Allah yang dipidatokan tadi bisa terlaksana dengan baik," ujarnya, Minggu (20/10/2019).

Baca juga: Mulan Jameela: Insya Allah Saya dan Partai Gerindra Bersih dari Korupsi

Ketika ditanya soal Presiden Jokowi yang tak menyinggung pemberantasan korupsi dalam pidatonya, Agus mengatakan, hal tersebut sebenarnya sudah disampaikan secara tersirat.

Menurutnya, pidato Jokowi terkait birokrasi sudah menggambarkan hal itu.

"Birokrasinya kalau cepat atau apa itu sebenarnya sudah mencerminkan," ujarnya.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi video viral rekaman kamera pemantau terkait buku merah. Video diduga berisi bukti penyidikan kasus korupsi yang diduga dirusak penyidik dan berkaitan dengan penyerangan terhadap Novel Baswedan. #BukuMerah #KPK #Korupsi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com