Survei PPI: Mayoritas Responden Anggap UU KPK Hasil Revisi Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 17/10/2019, 18:21 WIB
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno saat memaparkan hasil survei di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTODirektur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno saat memaparkan hasil survei di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Paramater Politik Indonesia ( PPI) menunjukkan mayoritas responden menganggap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( UU KPK) justru berpotensi melemahkan KPK dalam memberantas korupsi.

Berdasarkan survei, sebanyak 39,7 persen responden setuju dengan argumen bahwa UU KPK hasil revisi akan melemahkan kewenangan lembaga antirasuah itu.

Sementara 25,2 persen menyatakan tidak setuju dan sisanya tidak menjawab.

Baca juga: DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

"Mayoritas masyarakat berpendapat bahwa UU KPK yang baru akan melemahkan KPK dalam memberantas korupsi," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno saat memaparkan hasil survei di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2019).

Ketika ditanya soal urgensi penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU KPK hasil revisi, sebanyak 47,7 persen responden menyatakan setuju.

Sedangkan 39,3 persen responden menyatakan Presiden Jokowi tidak perlu menerbitkan Perppu KPK dan sisanya tidak menjawab.

"Memang banyak masyarakat yang ingin presiden Jokowi menerbitkan Perppu. Perppu dianggap jadi solusi dari kekisruhan yang ada," kata Adi.

Baca juga: Survei PPI: Hanya 23,2 Persen Responden Setuju Pengesahan UU KPK Hasil Revisi

Adapun survei Parameter Politik Indonesia melibatkan 1.000 responden dan dilakukan pada 5 hingga 12 Oktober 2019.

Metode survei menggunakan stratified multistage random sampling dngan margin of error sebesar kurang lebih 3,1 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode face to face interview menggunakan kuisioner.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ayu Kartika Dewi, Pejuang Toleransi dan Keberagaman yang Jadi Stafsus Presiden

Ayu Kartika Dewi, Pejuang Toleransi dan Keberagaman yang Jadi Stafsus Presiden

Nasional
Kecewa terhadap Kinerja BNN, Komisi III Bakal Bentuk Panja Pemberantasan Narkoba

Kecewa terhadap Kinerja BNN, Komisi III Bakal Bentuk Panja Pemberantasan Narkoba

Nasional
Menurut Wakil Ketua MPR, Presiden Tetap Dipilih Rakyat meski Ada GBHN

Menurut Wakil Ketua MPR, Presiden Tetap Dipilih Rakyat meski Ada GBHN

Nasional
Bantah DPR, Kepala BNN Klaim Pemberantasan Narkoba Berjalan Efektif

Bantah DPR, Kepala BNN Klaim Pemberantasan Narkoba Berjalan Efektif

Nasional
Dugaan Korupsi Penanganan Flu Burung,  Freddy Lumban Tobing Dituntut 2 Tahun Penjara

Dugaan Korupsi Penanganan Flu Burung, Freddy Lumban Tobing Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Wakil Ketua MPR: GBHN Perlu Dihidupkan agar Pembangunan Lebih Terencana

Wakil Ketua MPR: GBHN Perlu Dihidupkan agar Pembangunan Lebih Terencana

Nasional
Staf Khusus Milenial Jokowi Kerja Bareng, Tak Ada Pembidangan

Staf Khusus Milenial Jokowi Kerja Bareng, Tak Ada Pembidangan

Nasional
PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode

PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode

Nasional
Periksa Eks Petinggi Waskita Karya, Ini yang Didalami KPK

Periksa Eks Petinggi Waskita Karya, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Arif Budimanta, Politisi PDI-P yang Jadi Staf Khusus Presiden

Arif Budimanta, Politisi PDI-P yang Jadi Staf Khusus Presiden

Nasional
Polisi Dilarang Pamer Harta, Bagaimana Situasi Lapangan Parkir Mabes Polri?

Polisi Dilarang Pamer Harta, Bagaimana Situasi Lapangan Parkir Mabes Polri?

Nasional
Anggota Komisi III Dukung Mahfud MD Bubarkan TP4 Pusat dan Daerah

Anggota Komisi III Dukung Mahfud MD Bubarkan TP4 Pusat dan Daerah

Nasional
Diaz Hendropriyono, Ketum PKPI yang Jadi Staf Khusus Presiden

Diaz Hendropriyono, Ketum PKPI yang Jadi Staf Khusus Presiden

Nasional
Wacana Ubah Sistem Pilkada Dinilai akibat Tak Adanya Perangkat Evaluasi Demokrasi

Wacana Ubah Sistem Pilkada Dinilai akibat Tak Adanya Perangkat Evaluasi Demokrasi

Nasional
Profil Dini Shanti, Kader PSI dan Ahli Hukum yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Dini Shanti, Kader PSI dan Ahli Hukum yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X