Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri dari Parpol Dinilai Persulit Jokowi Ambil Kebijakan Pro Rakyat

Kompas.com - 18/10/2019, 10:16 WIB
Christoforus Ristianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri lembaga Kedai Kopi Hendri Satrio mengingatkan, Presiden Joko Widodo dikhawatirkan sulit mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat apabila formasi menteri pada Kabinet Kerja Jilid II lebih banyak diisi kalangan partai politik.

"Kabinet yang terlalu berat pada kader-kader parpol pendukung dikhawatirkan bisa membuat Presiden Jokowi makin sulit mengambil keputusan yang berpihak kepada rakyat," ujar Hendri ketika dihubungi, Jumat (18/10/2019).

"Apalagi koalisi pendukung pemerintahan yang terlalu gemuk dengan ditambahnya partai lain di luar koalisi saat ini," lanjut dia.

Baca juga: Harapan RK Terhadap Kabinet Baru Jokowi: Ekonomi Melompat, Sosial Politik Kondusif

Untuk itu, menurut Hendri, Jokowi perlu mengatur prioritas pada periode kedua pemerintahanya guna mewujudkan janji-janji dan programnya saat kampanye Pemilu 2019.

Pengajar Komunikasi Politik Universitas Paramadina ini menyarankan, apabila kabinet tidak terlalu berat pada kader-kader dari parpol, maka prioritas dan janji-janji Jokowi bisa lebih mudah terealisasi.

"Ujian pertama ada pada penentuan kabinet yang profesional, yang diisi orang-orang tanpa konflik kepentingan, sehingga prioritasnya betul-betul bekerja," sambung dia.

Bagi Hendri, Presiden Jokowi pada periode terakhirnya ini mempunyai kesempatan untuk menuntaskan program-program yang belum dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Baca juga: Thomas Lembong: Kabinet Baru Bakal Langsung Lari...

Berdasarkan orientasi itu, lanjutnya, Jokowi bisa menentukan menteri-menteri yang sekiranya mampu membuat terobosan.

"Jika kabinet yang dihasilkan mampu membuat terobosan-terobosan itu, ditopang dengan kepemimpinan yang merakyat, maka kepercayaan masyarakat pada pemerintahan bisa meningkat juga," tuturnya.

Diketahui, Presiden Jokowi masih menutup rapat informasi mengenai siapa saja yang akan mengisi Kabinet Kerja Jilid 2 untuk periode 2019-2024.

Menjelang pelantikan serta finalisasi pembentukan kabinet, Jokowi sudah bertemu tiga ketua umum parpol yang menjadi rivalnya di pilpres lalu.

Baca juga: Soal Kabinet Kerja Jilid 2, Ini 4 Kriteria Menteri Jokowi...

Ketiganya, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Jokowi mengakui ketiga pertemuan yang digelar terpisah di Istana itu membahas soal peluang ketiga partai untuk berkoalisi dan masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf. 

 

Kompas TV Jelang akhir massa tugasnya menteri perhubungan Budi Karya Sumadi, hari ini (17/10) bertemu Presiden Joko Widodo. Budi Karya Sumadi enggan menanggapi peluangnya apakah akan masuk kembali dalam kabinet mendatang atau tidak. Presiden terpilih Joko Widodo kembali melemparkan teka-teki kepada publik terkait susunan kabiner kerja jilid II.<br /> Melalui akun media sosialnya, Joko Widodo meminta masyarakat bersabar, karena susunan kabinet akan diumumkan sebentar lagi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com