KPK Tak Dilibatkan Jokowi Pilih Menteri, Istana: Jangan Baper!

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, KPK berharap nama-nama yang dipilih presiden terpilih Joko Widodo untuk di kursi kabinet nanti merupakan sosok yang berintegritas.

"Kita tidak diikutkan, tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela," kata Laode kepada wartawan, Senin (14/10/2019).

Baca juga: Survei Alvara: Publik Paling Puas atas Kinerja TNI, Disusul KPK dan Polri

Laode mengatakan, pemilihan nama menteri merupakan hak prerogatif presiden. Oleh karena itu, KPK tak memaksa agar dilibatkan dalam proses pemilihan nama menteri.

Laode pun meyakini bahwa Jokowi dapat memilih nama yang benar-benar cakap dan beintegritas untuk duduk di kursi menteri.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyayangkan tidak dilibatkannya Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dalam penelusuran rekam jejak calon menteri Joko Widodo periode kedua.

Baca juga: Jelang Berlakunya UU KPK dan Perppu yang Dinilai Semakin Jauh...

Menurut Donal, langkah itu justru akan merugikan Jokowi sebagai presiden. Sebab, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi tidak ada lagi.

Dampaknya, publik akan menilai Jokowi tidak konsisten dalam menyusun kabinet.

"Kita menyayangkan Presiden Jokowi tak konsisten dengan pola-pola penyusunan kabinet," kata Donal dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

"Tetapi itu dampaknya bukan kepada KPK, tapi kepada Jokowi," katanya.