Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Alvara: Publik Paling Puas atas Kinerja TNI, Disusul KPK dan Polri

Kompas.com - 14/10/2019, 12:48 WIB
Devina Halim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang digelar Alvara Research Center menunjukkan, TNI adalah lembaga dengan tingkat kepuasan publik tertinggi selama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2014-2019.

CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali menjelaskan, institusi TNI mendapatkan 91 persen dalam hal kepuasan publik.

Disusul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan 80 persen dan Polri dengan nilai 78,1 persen.

"Tingkat kepuasan terhadap lembaga-lembaga ini mencerminkan harapan publik terhadap lembaga-lembaga negara tersebut," ujar Hasanuddin Ali melalui keterangan tertulis, Senin (14/10/2019).

Baca juga: Pengamat Sebut Komentar Istri TNI soal Wiranto Jadi Sinyal Tertentu

Adapun survei yang sama menunjukkan tiga lembaga dengan tingkat kepuasan publik terendah, yaitu MPR dengan 69,9 persen, partai politik dengan 67,6 persen, dan DPR 66,7 persen.

"Semakin rendah tingkat kepuasan, semakin besar kesenjangan harapan dengan kenyataan," ujar Hasanuddin.

Ke depan, ketiga lembaga dengan tingkat kepuasan terendah tersebut disarankan untuk meningkatkan kinerjanya.

"Maka di masa mendatang, menjadi kerja besar bagi DPR, parpol, dan MPR untuk dapat meningkatkan kinerjanya agar tidak jauh meninggalkan harapan masyarakat“, ujar Hasanuddin.

Baca juga: DPR RI Tolak Rencana Pemerintah untuk Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Survei ini melibatkan 1.800 responden yang berusia 14-55 tahun. Mereka dipilih dengan metode multistage random sampling.

Sampel yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia tersebut diwawancarai secara langsung atau tatap muka.

Survei tersebut memiliki margin of error sebesar 2,35 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

 

Kompas TV Pemerintah diingatkan untuk menjaga kondisi makro ekonomi dalam negeri agar daya tahan terhadap ancaman resesi lebih tebal. Sektor manufaktur dan ritel perlu diperhatikan.<br /> <br /> Pemutusan hubungan kerja serta gagal bayar utang korporasi merupakan gejala yang mesti diawasi. Dari sisi manufaktur, tertahannya ekspansi tecermin dalam indikator PMI manufaktur di bawah lima puluh.<br /> <br /> Ekonom Indef, Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah perlu meninjau kembali kenaikan beberapa tarif seperti listrik dan BPJS kesehatan untuk menjaga daya beli. Selain itul, ekonomi Indonesia membutuhkan kebijakan fiskal jangka pendek. #Ekonomi #MakroEkonomi #Bisnis
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com