Tak Hanya RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Ketahanan Siber juga Diajukan Masuk Prioritas Prolegnas

Kompas.com - 09/10/2019, 19:33 WIB
Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel A. Pangerapan saat ditemui dalam diskusi nasional bertajuk Kebijakan Keamanan Siber: Keamanan Negara vs Hak Publik di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu (9/10/2019).  KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTODirektur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel A. Pangerapan saat ditemui dalam diskusi nasional bertajuk Kebijakan Keamanan Siber: Keamanan Negara vs Hak Publik di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Aplikasi Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel A Pangerapan menyatakan, pemerintah akan inisiatif mengajukan Rancangan Undang-Undang Tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) masuk di prolegnas prioritas DPR periode 2019-2024.

"Perlu masuk (prolegnas prioritas) karena kan kemarin RUU KKS sempat masuk prolegnas tapi tidak dibahas. Nanti pemerintah akan ajukan lagi agar RUU KKS bisa masuk prolegnas di DPR periode baru ini," ujar Samuel saat ditemui dalam diskusi nasional bertajuk "Kebijakan Keamanan Siber: Keamanan Negara vs Hak Publik" di gedung BPPT, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Baca juga: Kominfo Mengaku Tidak Dilibatkan dalam Pembahasan RUU KKS

Samuel menambahkan, saat ini sejumlah poin-poin materi terkait RUU KKS masih tersebar di beberapa UU lainnya, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU Telekomunikasi.

"Sejumlah poin yang terkait dengan keamanan siber masih tercecer di beberapa UU lainnya, seperti UU ITE dan Telekomunikasi. Jadi yang tercecer ini perlu kita perbaiki dan mengkaji lebih dalam," paparnya kemudian.

Baca juga: Pembahasan RUU KKS dan Perlindungan Data Pribadi Diharapkan Beriringan

Ia menyebutkan, pihaknya memandang perlu RUU KKS masuk prolegnas prioritas periode 2019-2024 dengan membahas ulang sejumlah poin yang dinilai masih kurang.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Perlunya masuk prolegnas kenapa, agar sanksi di bidang keamanan dan siber jadi lebih tegas. Kan selama ini aturan soal itu hanya di UU ITE dan beberapa pasal saja," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Panitia Khusus) RUU KKS Bambang Wuryanto mengatakan, RUU KKS resmi dibatalkan dan tidak bisa dilanjutkan ke periode berikutnya.

Baca juga: RUU KKS Dinilai Berpotensi Ancam Hak Privasi Individu

Sebab, kata Bambang, RUU KKS tidak memenuhi mekanisme tata beracara dalam pembuatan legislasi.

"Legislasi ada tata beracaranya. Karena tata beracara yang diatur dalam UU ini tidak terpenuhi dalam tatib, maka ini di-drop," kata Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (27/9).

"Tidak bisa di-carry over (dilanjutkan di periode berikutnya). Karena tidak bisa di-carry over, mulai dari nol lagi," ujar politisi PDI-P ini.

Baca juga: Pansus: RUU KKS Kemungkinan Dibahas Periode Berikutnya

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Tenggat Waktu Penyerahan Pengelolaan TMII, Pemerintah Lakukan Sejumlah Persiapan

Jelang Tenggat Waktu Penyerahan Pengelolaan TMII, Pemerintah Lakukan Sejumlah Persiapan

Nasional
Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

Nasional
Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

Nasional
Tanggapi Relawan Jokowi-Prabowo, Istana: Presiden Patuh Aturan Masa Jabatan Dua Periode

Tanggapi Relawan Jokowi-Prabowo, Istana: Presiden Patuh Aturan Masa Jabatan Dua Periode

Nasional
Klaim Dirinya Bukan Penggagas Jok-Pro 2024, Qodari: Tapi Rakyat Indonesia

Klaim Dirinya Bukan Penggagas Jok-Pro 2024, Qodari: Tapi Rakyat Indonesia

Nasional
Jubir Vaksinasi Covid-19: Eropa Pede Gelar Euro Karena Sudah Capai Herd Immunity

Jubir Vaksinasi Covid-19: Eropa Pede Gelar Euro Karena Sudah Capai Herd Immunity

Nasional
Epidemiolog: Peningkat Kasus Covid-19 Sudah Sejak 9 Minggu Lalu

Epidemiolog: Peningkat Kasus Covid-19 Sudah Sejak 9 Minggu Lalu

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Jubir Presiden Klaim PPKM Mikro yang Dilakukan Pemerintah Efektif

Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Jubir Presiden Klaim PPKM Mikro yang Dilakukan Pemerintah Efektif

Nasional
IDI: Beban Nakes Meningkat Drastis di Daerah dengan Lonjakan Covid-19, Kelelahan Pasti Terjadi

IDI: Beban Nakes Meningkat Drastis di Daerah dengan Lonjakan Covid-19, Kelelahan Pasti Terjadi

Nasional
Vaksinasi Lansia Baru 20 Persen dari Target, Kemenkes Ungkap Kendalanya

Vaksinasi Lansia Baru 20 Persen dari Target, Kemenkes Ungkap Kendalanya

Nasional
IDI Ingatkan Bahaya Varian Delta Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak-anak

IDI Ingatkan Bahaya Varian Delta Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak-anak

Nasional
Guru Besar FK UI Nilai Lonjakan Kasus Covid-19 di Indonesia Saat Ini Serupa dengan India

Guru Besar FK UI Nilai Lonjakan Kasus Covid-19 di Indonesia Saat Ini Serupa dengan India

Nasional
IDI: Varian Delta Virus Corona Lebih Berbahaya, Banyak Menyerang Orang Berusia Muda

IDI: Varian Delta Virus Corona Lebih Berbahaya, Banyak Menyerang Orang Berusia Muda

Nasional
Pemerintah Didorong Berani Ambil Kebijakan Pengetatan Sikapi Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Didorong Berani Ambil Kebijakan Pengetatan Sikapi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Kabar Gembira, Bodetabek dan Bandung Raya Mulai Bisa Vaksinasi Warga Usia 18 Tahun ke Atas

Kabar Gembira, Bodetabek dan Bandung Raya Mulai Bisa Vaksinasi Warga Usia 18 Tahun ke Atas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X