Kompas.com - 07/10/2019, 20:00 WIB
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat ditemui di Kantor Kemendagri, Selasa (1/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat ditemui di Kantor Kemendagri, Selasa (1/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak pemerintah daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2020. Padahal, Kementerian Dalam Negeri menargetkan penganggaran itu rampung 1 Oktober 2019.

Kini, meskipun Kemendagri memperpanjang tenggat waktu penandatanganan NPHD hingga 14 Oktober 2019, pemerintah daerah dapat melakukan tiga hal agar anggaran pilkada masing-masing daerah tetap terpenuhi sesuai ketentuan.

"Kami selalu jelaskan ke teman-teman daerah, kalau dananya betul-betul tak cukup tersedia, maka ada tiga hal yang bisa dilakukan," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin di kantornya, Senin (7/10/2019).

Baca juga: Ini Potensi Persoalan Pilkada 2020 Menurut Kemenko Polhukam

Ketiga hal tersebut, yakni melakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga. Kemudian melakukan penjadwalan ulang kegiatan, yakni kegiatan yang tidak terlalu penting agar ditunda dulu dan anggarannya digunakan untuk pilkada.

"Ketiga, bisa menggunakan uang kas yang tersedia, yakni dana yang ada di kas yang belum jelas peruntukannya. Misalnya, akibat pelampauan pendapatan ataupun penghematan belanja," lanjut dia.

Apabila pemerintah daerah sudah merampungkan NPHD, maka ia wajib mengalokasikan anggaran sesuai dengan nilai yang tertuang di dalam NPHD pada APBD-nya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Andai kata angka yang tercantum di dalam APBD itu belum sesuai, selanjutnya tinggal ikuti proses pencairannya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permendagri 54 Tahun 2019," kata dia.

Baca juga: Belajar dari Pilpres 2019, KPU Optimistis Hadapi Serangan Siber Saat Pilkada 2020

Penyelenggara Pilkada 2020 diketahui terdiri dari sembilan provinsi serta 261 kabupaten dan kota.

Dari sembilan provinsi itu, baru enam yang menandatangani NPHD. Sedangkan dari 261 kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020, baru 203 pemerintah daerah yang menandatangani NPHD.

Dari enam provinsi yang telah menandatangani NPHD, anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 yang disetujui mencapai Rp 917.971.076.550.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Periode Juni-Juli, Kasus Kematian akibat Covid-19 Naik 348 Persen

Satgas: Periode Juni-Juli, Kasus Kematian akibat Covid-19 Naik 348 Persen

Nasional
Menko PMK Minta Lokasi Isolasi Terpusat dan Puskesmas Sediakan Obat Antivirus

Menko PMK Minta Lokasi Isolasi Terpusat dan Puskesmas Sediakan Obat Antivirus

Nasional
640 Dokter Meninggal akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

640 Dokter Meninggal akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Tawarkan Konsep Hukuman Minimal untuk Koruptor, asal...

Calon Hakim Agung Ini Tawarkan Konsep Hukuman Minimal untuk Koruptor, asal...

Nasional
Anggota DPR: Anggaran Pengecatan Pesawat Kepresidenan Seharusnya untuk Program Padat Karya

Anggota DPR: Anggaran Pengecatan Pesawat Kepresidenan Seharusnya untuk Program Padat Karya

Nasional
Kepala BRIN Dorong Integrasi Sumber Daya Riset Siapkan Ibu Kota Baru

Kepala BRIN Dorong Integrasi Sumber Daya Riset Siapkan Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Gandeng Tokoh Masyarakat untuk Tekan Kasus Covid-19 di Pedesaan

Ketua DPR Minta Pemerintah Gandeng Tokoh Masyarakat untuk Tekan Kasus Covid-19 di Pedesaan

Nasional
Elektabilitas Anies-AHY Ungguli Prabowo-Puan, Apa Kata Demokrat?

Elektabilitas Anies-AHY Ungguli Prabowo-Puan, Apa Kata Demokrat?

Nasional
Pengecatan Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19 yang Tuai Polemik

Pengecatan Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19 yang Tuai Polemik

Nasional
Kemenkes: Risiko Kematian akibat Covid-19 pada Lansia Tinggi, Segera Dapatkan Vaksinasi

Kemenkes: Risiko Kematian akibat Covid-19 pada Lansia Tinggi, Segera Dapatkan Vaksinasi

Nasional
Anies dan Risma Beda Pendapat, Politisi Nasdem: Seharusnya Koordinasi, Jangan Tambahi Drama

Anies dan Risma Beda Pendapat, Politisi Nasdem: Seharusnya Koordinasi, Jangan Tambahi Drama

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Sebut Banyak Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi yang Tak Kembali

Calon Hakim Agung Ini Sebut Banyak Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi yang Tak Kembali

Nasional
Menko PMK Minta Pemda Catat Warga Butuh Bansos tetapi Tak Terdata

Menko PMK Minta Pemda Catat Warga Butuh Bansos tetapi Tak Terdata

Nasional
2.191 Orang Mengikuti Kegiatan Vaksinasi Covid-19 yang Diselenggarakan TNI AL di Cariu

2.191 Orang Mengikuti Kegiatan Vaksinasi Covid-19 yang Diselenggarakan TNI AL di Cariu

Nasional
Wawancara Integritas Calon Hakim Agung Tertutup, Busyro Muqoddas: KY Harus Diposisikan Milik Publik

Wawancara Integritas Calon Hakim Agung Tertutup, Busyro Muqoddas: KY Harus Diposisikan Milik Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X