Ini Saran Kemendagri Bagi Pemda yang Belum Teken Anggaran Pilkada 2020

Kompas.com - 07/10/2019, 20:00 WIB
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat ditemui di Kantor Kemendagri, Selasa (1/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat ditemui di Kantor Kemendagri, Selasa (1/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak pemerintah daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD) atau anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2020. Padahal, Kementerian Dalam Negeri menargetkan penganggaran itu rampung 1 Oktober 2019.

Kini, meskipun Kemendagri memperpanjang tenggat waktu penandatanganan NPHD hingga 14 Oktober 2019, pemerintah daerah dapat melakukan tiga hal agar anggaran pilkada masing-masing daerah tetap terpenuhi sesuai ketentuan.

"Kami selalu jelaskan ke teman-teman daerah, kalau dananya betul-betul tak cukup tersedia, maka ada tiga hal yang bisa dilakukan," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin di kantornya, Senin (7/10/2019).

Baca juga: Ini Potensi Persoalan Pilkada 2020 Menurut Kemenko Polhukam

Ketiga hal tersebut, yakni melakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga. Kemudian melakukan penjadwalan ulang kegiatan, yakni kegiatan yang tidak terlalu penting agar ditunda dulu dan anggarannya digunakan untuk pilkada.

"Ketiga, bisa menggunakan uang kas yang tersedia, yakni dana yang ada di kas yang belum jelas peruntukannya. Misalnya, akibat pelampauan pendapatan ataupun penghematan belanja," lanjut dia.

Apabila pemerintah daerah sudah merampungkan NPHD, maka ia wajib mengalokasikan anggaran sesuai dengan nilai yang tertuang di dalam NPHD pada APBD-nya.

"Andai kata angka yang tercantum di dalam APBD itu belum sesuai, selanjutnya tinggal ikuti proses pencairannya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permendagri 54 Tahun 2019," kata dia.

Baca juga: Belajar dari Pilpres 2019, KPU Optimistis Hadapi Serangan Siber Saat Pilkada 2020

Penyelenggara Pilkada 2020 diketahui terdiri dari sembilan provinsi serta 261 kabupaten dan kota.

Dari sembilan provinsi itu, baru enam yang menandatangani NPHD. Sedangkan dari 261 kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020, baru 203 pemerintah daerah yang menandatangani NPHD.

Dari enam provinsi yang telah menandatangani NPHD, anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 yang disetujui mencapai Rp 917.971.076.550.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X