Senin, Menko Polhukam, Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Wamena

Kompas.com - 05/10/2019, 17:18 WIB
Menkopolhukam Wiranto (tengah) bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) menyampaikan keterangan usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo terkait Papua dan Papua Barat di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/8/2019). Presiden menyampaikan arahan kepada aparat untuk melindungi harkat dan martabat rakyat Papua, segera memperbaiki sarana prasarana yang rusak, serta menindak tegas pelaku anarkisme dan rasialisme. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenkopolhukam Wiranto (tengah) bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) menyampaikan keterangan usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo terkait Papua dan Papua Barat di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/8/2019). Presiden menyampaikan arahan kepada aparat untuk melindungi harkat dan martabat rakyat Papua, segera memperbaiki sarana prasarana yang rusak, serta menindak tegas pelaku anarkisme dan rasialisme. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dijadwalkan meninjau langsung situasi keamanan terkini di Wamena, Papua, Senin (7/10/2019) mendatang.

Diketahui, kerusuhan melanda daerah tersebut pada Senin (23/9/2019) lalu sehingga menelan banyak korban jiwa dan kerugian materiil.

"Tanggal 7 (Senin), Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR akan terjun ke lapangan, ke Wamena," ujar Hadi saat ditemui usai upacara peringatan HUT TNI ke-74 di Taxi Way Echo, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (5/10/2019).

Baca juga: Panglima TNI: Situasi Wamena Kondusif, Sekolah Normal 7 Oktober

Hadi menekankan bahwa pemerintah terus berupaya mencari jalan keluar dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Wamena setelah kerusuhan.

Seiring dengan itu, pemerintah juga terus memastikan tersedianya layanan kesehatan, dapur umum dan bantuan logistik bagi para pengungsi.

Catatan Hadi, saat ini masih ada 3.800 pengungsi di Wamena. Mereka menempati berbagai markas TNI dan Polri, antara lain markas Kodim, Koramil dan Polsek. Sedangkan di Jayapura, terdapat sekitar 3.500 pengungsi.

"Sampai saat ini semua pelayanan, pelayanan kesehatan, pelayanan dapur umum, sudah. Semua tidak bermasalah," kata Hadi.

"Untuk logistik tidak masalah. Menteri BUMN terus koordinasi dengan saya untuk perbaikan listrik atau PLN yang rusak di Wamena," lanjut dia.

Baca juga: Hampir 15.000 Warga Telah Dievakuasi dari Wamena ke Jayapura

Diberitakan sebelumnya, kerusuhan terjadi Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (23/9/2019).

Menurut catatan polisi, massa perusuh di Wamena membakar 5 perkantoran, 80 mobil, 30 motor dan 150 ruko.

Hingga Selasa (24/9/2019) malam, total 28 jenazah telah ditemukan dan 70 orang luka-luka. Selain itu, sekitar 5.000 warga mengungsi di 4 titik pengungsian.

Sehari setelahnya, korban tewas dalam kerusuhan Wamena bertambah menjadi 30 orang. 

 

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Nasional
Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Nasional
Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Nasional
JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X