Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Rapat Kabinet Terakhir, Siapa Menteri yang Bertahan?

Kompas.com - 04/10/2019, 17:04 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

"Ya, yang lain memiliki intergritas, memiliki kapabilitas yang baik. Tapi yang paling penting adalah mampu mengeksekusi, memiliki kemampuan manajerial yang baik. Dua hal yang penting itu," kata dia.

Baca juga: Megawati Minta Kabinet Jokowi Tak Buru-buru Disusun

Jokowi mengaku tidak akan membedakan latar belakang profesional atau partai politik dalam menyusun kabinet pemerintah 2019-2024.

Menurut dia, yang penting orang tersebut punya kemampuan seperti yang ia harapkan.

Sebab, banyak juga kader partai politik yang merupakan profesional di bidangnya.

"Kabinet diisi oleh orang ahli di bidangnya. Jangan sampai dibeda-bedakan ini dari profesional dan ini dari (partai) politik, jangan seperti itulah, karena banyak juga politisi yang profesional," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan harian Kompas, Senin (1/7/2019).

Baca juga: Ini Mobil Dinas Baru bagi Menteri-menteri Kabinet Jokowi-Maruf...

Sikap Jokowi ini berbeda dengan saat pertama kali ia terpilih menjadi Presiden RI pada 2014.

Saat itu Jokowi membagi dua menterinya menjadi dua kategori, yakni 16 dari partai politik dan 18 dari profesional.

Namun, kini menurut Jokowi tak penting lagi apakah menteri itu berasal dari kalangan profesional atau parpol.

"Yang penting setiap kementerian diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Mengerti masalah-masalah yang ada di dalamnya sehingga gampang mengeksekusi program, gampang menyelesaikan masalah-masalah yang ada," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Ungkap Kriteria Mendikbud di Kabinet Baru

Kriteria lainnya yang diinginkan Jokowi untuk membantunya lima tahun ke depan yakni harus memiliki kemampuan untuk mengeksekusi program secara tepat dan cepat.

Kemudian, dia harus memiliki kemampuan manajerial.

Kemampuan ini penting untuk bisa mengelola personalia dan anggaran sehingga organisasi kementerian itu betul-betul bisa efektif.

Selanjutnya, kabinet mendatang juga akan banyak diwarnai dengan anak-anak muda.

"Ya, bisa saja ada menteri umur 20-25 tahun, kenapa tidak? Tapi dia harus mengerti manajerial, dan mampu mengeksekusi program-program yang ada. Umur 30-an juga akan banyak," kata Jokowi.

Baca juga: Ini Tantangan yang Akan Dihadapi Menteri Muda jika Duduk di Kabinet Jokowi

Jokowi menyebut era globalisasi seperti sekarang diperlukan orang-orang yang dinamis, fleksibel, dan mampu mengikuti perubahan zaman yang sangat cepat sekali.

Sementara terkait kekhawatiran bahwa anak muda belum mempunyai pengalaman dalam manajemen pemerintahan, Jokowi menilai hal itu bisa diatasi dengan keberadaan para menteri koordinator.

Baca juga: Jika Ada Menteri Muda di Kabinet Jokowi, Jangan Cuma Berharap Ide Segar...

Menko di empat bidang nantinya akan tetap diisi oleh senior yang sudah punya pengalaman panjang di bidang kerjanya.

"Saya kira tidak perlu kekhawatiran semacam itu," kata Jokowi.

Siapa yang bertahan dan hengkang?

Dari kriteria-kriteria yang disebutkan, terlihat Jokowi telah menyeleksi menteri-menterinya di periode pertama untuk berlanjut di periode kedua.

Jokowi menyebut ada beberapa menteri yang bertahan di kabinet, entah di posisinya saat ini atau berganti posisi menempati posisi yang lebih strategis dengan kewenangan lebih luas.

Baca juga: Jokowi Diingatkan Tak Umumkan Kabinet Sebelum Dilantik

Namun, ada juga menteri yang harus pergi untuk tugas lain yang lebih tepat.

Menurut Jokowi, menteri yang bertahan adalah menteri yang jelas implementasi kebijakannya, melakukan perombakan, sekaligus melakukan perbaikan atas perombakan itu.

"Tidak hanya merombak, membongkar, tetapi juga melakukan perbaikan atas perombakan dan pembongkaran itu," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi dan Calon Menteri Muda, di Kabinet Sekarang Siapa yang Termuda?

Jokowi akan mempertahankan menteri yang bisa mengkesekusi masalah dengan baik meskipun kerap tidak disukai oleh publik.

Sebaliknya, dia tidak akan segan mengganti menteri yang disukai publik tetapi sebenarnya menimbulkan masalah.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com