Kompas.com - 04/10/2019, 17:04 WIB

Jokowi akan mempertahankan menteri yang bisa mengkesekusi masalah dengan baik meskipun kerap tidak disukai oleh publik.

Sebaliknya, dia tidak akan segan mengganti menteri yang disukai publik tetapi sebenarnya menimbulkan masalah.

Untuk mengisi kabinetnya, Jokowi juga akan menarik salah satu kepala daerah untuk menjadi menteri.

Baca juga: Menteri Muda di Kabinet Dinilai Akan Berani Lakukan Terobosan

Terkait isu hangat untuk posisi Jaksa Agung, Jokowi menegaskan, Jaksa Agung bukan berasal dari partai politik.

Artinya, Jokowi tak akan mengulang cerita penunjukan Muhammad Prasetyo sebagai Jaksa Agung.

Sebab, Prasetyo sebelumnya merupakan kader Partai Nasional Demokrat dan sempat menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Porsi 45 Persen Kabinet dari Parpol Dinilai Bisa Memecah Koalisi Jokowi

Terkait teka teki soal menteri, peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, ada tiga faktor yang mungkin menjadi pertimbangan Jokowi mempertahankan seorang menteri dalam kabinet saat ini untuk kembali duduk di kabinet barunya.

Peneliti CSIS Arya Fernandes di Kantor CSISKompas.com/Rakhmat Nur Hakim Peneliti CSIS Arya Fernandes di Kantor CSIS

Menurut dia, faktor pertama adalah chemistry dan kinerja sang menteri.

"Jadi orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Jokowi dan berhasil memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh Jokowi, itu akan dipertahankan," kata Arya.

Baca juga: Kabinet Baru Jokowi, Sri Mulyani Cocoknya Jadi Menteri Apa?

Faktor kedua, kedekatan dengan partai.

"Karena koalisi gemuk dan berasal dari banyak partai, menteri-menteri bisa saja diusulkan oleh partai politik," lanjut dia.

Menurut Arya, menteri-menteri pada kabinet saat ini yang memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu, bisa saja diusulkan oleh partai politik tersebut dan dipertahankan oleh Jokowi.

Baca juga: Syafii Maarif Minta agar Kabinet Diisi Orang Profesional dan Tidak Anti-partai

Faktor ketiga, kebutuhan dan kekhususan. Faktor ini dapat membuat menteri tersebut dipertahankan oleh Jokowi.

Namun, lanjut Arya, siapa saja menteri yang mungkin dipertahankan Jokowi tidak bisa hanya dilihat dari satu atau dua variabel.

"Perlu kombinasi dari tiga faktor yang membuat menteri tersebut dapat dipertahankan oleh Jokowi," kata Arya.

Baca juga: Soal Pengumuman Kabinet, Jokowi: Bisa Agustus, Bisa Oktober Saat Pelantikan

Arya pun menyebut tiga menteri yang kemungkinan dipertahankan oleh Jokowi, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Ketiga menteri itu dianggap memiliki kinerja yang cukup baik, dekat dengan Jokowi, dan sesuai dengan kebutuhan pada periode mendatang. Namun, belum tentu menteri-menteri tersebut masih dipertahankan di pos yang sama.

Prediksi tersebut juga disampaikan analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.

Baca juga: Kata Erick Thohir soal Peluangnya Masuk ke Kabinet Jokowi

Ia juga memprediksi Sri Mulyani dan Basuki masih dipertahankan Jokowi.

Selain itu, muncul nama Menteri Perencanaan Pembanagunan Nasional Bambang Brodjonegoro yang juga diprediksi tetap berada di kabinet.

"Kan kalau digonta ganti nanti berubah lagi program yang sedang berjalan saat ini. Mereka yang tahu masterplan, pemindahan ibu kota, jadi tidak bisa diganti," kata Pangi.

Jika menteri-menteri strategis itu diganti, maka harus beradaptasi lagi dari awal dan mengejar ketertinggalan program yang tengah berjalan.

Baca juga: Jokowi Ungkap Ada Menteri Berusia di Bawah 30 Tahun dalam Kabinet Baru

Nama lain yang Pangi sebutkan yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Sebab, ada kebijakan yang sudah berjalan dan dirasa sulit untuk digantikan orang lain.

Jokowi pernah menyatakan bahwa ia ingin kabinetnya nanti mampu berlari lebih kencang sehingga sulit mengganti orang-orang tersebut.

"Mungkin ada menteri yang akselerasinya tidak perlu lagi penyesuaian, bisa bekerja lebih cepat akselerasinya karena sudah terbiasa dengan kondisi tersebut," kata Pangi.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Hasil Swab Antigen Dimasukkan ke Laporan Harian Covid-19 Sejak Februari 2021

Kemenkes: Hasil Swab Antigen Dimasukkan ke Laporan Harian Covid-19 Sejak Februari 2021

Nasional
UPDATE: 130.630 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 18.864.666

UPDATE: 130.630 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 18.864.666

Nasional
KPK: Berkas Perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial Dinyatakan Lengkap

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Sejumlah Dirut Perusahaan Sekuritas

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Sejumlah Dirut Perusahaan Sekuritas

Nasional
Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Gerindra Tak Pernah Dengar Ada Gerakan dari Istana

Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Gerindra Tak Pernah Dengar Ada Gerakan dari Istana

Nasional
Menlu: Perempuan Miliki Peran Penting Atasi Pandemi Covid-19

Menlu: Perempuan Miliki Peran Penting Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Gus Menteri Terapkan Kebijakan Ini

Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Gus Menteri Terapkan Kebijakan Ini

Nasional
Ini Alasan DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan Penanggulangan Bencana

Ini Alasan DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan Penanggulangan Bencana

Nasional
UPDATE 22 Juni: Sebaran 13.668 Kasus Baru Covid-19, Jabar Paling Tinggi

UPDATE 22 Juni: Sebaran 13.668 Kasus Baru Covid-19, Jabar Paling Tinggi

Nasional
Sebut Denda Pelanggaran Prokes Tak Mengubah Perilaku, Kemenkes: Masyarakat Tetap Acuh

Sebut Denda Pelanggaran Prokes Tak Mengubah Perilaku, Kemenkes: Masyarakat Tetap Acuh

Nasional
UPDATE 22 Juni: 12.514.917 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 23.789.884 Dosis Pertama

UPDATE 22 Juni: 12.514.917 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 23.789.884 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 22 Juni: Ada 124.918 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Juni: Ada 124.918 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Juni: Tambah 8.375, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.810.136

UPDATE 22 Juni: Tambah 8.375, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.810.136

Nasional
Penjelasan Lengkap BPOM soal Ivermectin yang Bukan untuk Pengobatan Covid-19

Penjelasan Lengkap BPOM soal Ivermectin yang Bukan untuk Pengobatan Covid-19

Nasional
Wakil Ketua DPR Usul 'Semi-lockdown' Saat Hari Libur

Wakil Ketua DPR Usul "Semi-lockdown" Saat Hari Libur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X