Kompas.com - 04/10/2019, 17:04 WIB
Presiden Joko Widodo membuka rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (5/3/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo membuka rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (5/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com – Rapat kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10/2019), merupakan rapat kabinet terakhir di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Adapun rapat kabinet paripurna terakhir ini membahas evaluasi pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan persiapan implementasi APBN Tahun 2020.

Di sela rapat, Jokowi berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada para menteri Kabinet Kerja yang selama ini sudah membantu pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Baca juga: Rapat Kabinet Terakhir, Jokowi Ucapkan Terima Kasih ke Para Menteri...

Jokowi dan wakilnya, Maruf Amin, akan dilantik pada 20 Oktober, dan segera memiliki kabinet baru.

Jokowi mengingat momen lima tahun lalu saat awal pembentukan Kabinet Kerja. Ia saat itu menyampaikan tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi Presiden dan Wakil Presiden.

Jokowi mengaku menyampaikan hal itu agar semuanya berada dalam satu visi, satu tujuan, dan satu jalur.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Ditanya Susunan Kabinet, Maruf Amin Bilang Rahasia

"Kita lihat dalam lima tahun ini telah banyak yang kita kerjakan dengan berbagai keterbatasan-keterbatasan yang ada. Dan juga masih banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum bisa kita selesaikan," kata Jokowi.

Jokowi menyebut selama lima tahun ini pemerintah telah menyusun sebuah fondasi bagi arah pembangunan nasional agar lebih tangguh, lebih produktif, serta lebih merata.

Pemerintah juga telah melakukan reformasi di bidang fiskal sehingga APBN menjadi semakin sehat dan semakin mandiri.

Baca juga: Perppu KPK Dinilai Dapat Jadi Kartu Truf Jokowi dalam Susun Kabinet

Pemerintah juga telah meletakkan fondasi bagi pembangunan Indonesia-sentris, bukan Jawa-sentris, dalam melakukan percepatan di bidan infrastruktur.

Selanjutnya pemerintah juga telah memulai reformasi struktural.

"Tetapi memang belum besar-besaran. Sehingga kita harapkan nanti di lima tahun ke depan kita akan melakukan reformasi struktural ini secara besar-besaran dalam rangka meningkatkan daya saing, memangkas banyak aturan, prosedur yang menghambat, yang berbelit-belit yang kita punyai saat ini," kata Jokowi.

Kantongi nama menteri

Jokowi mengaku sudah mengantongi sejumlah nama dalam pemilihan Kabinet Menteri Jilid II periode 2019-2024. Bahkan, hal tersebut ia sampaikan sejak Juli 2019.

Presiden Joko Widodo menghadiri pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (1/10/2019). Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya pada pelantikan tersebut.ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI Presiden Joko Widodo menghadiri pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (1/10/2019). Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya pada pelantikan tersebut.

Jokowi mengatakan, dengan masuknya sejumlah nama tersebut, membuatnya lebih mudah untuk memilih.

"Soal kabinet, saat ini sudah mulai masuk nama-nama. Kita mengumpulkan pilihan, jadi memilihnya lebih mudah karena banyak alternatif," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Minta Tak Diganggu Susun Kabinet, Nasdem: Partai Koalisi Sudah Tahu

Kemudian, saat bincang-bincang dengan pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Rabu (14/8/2019), Jokowi mengaku telah mantap dengan nama-nama calon pembantunya di periode kedua.

"Sudah final semua. Tinggal kami umumkan. Bisa Agustus, bisa juga saat pelantikan. Semua sudah final," ujar Jokowi.

Meski belum menyebutkan nama-namanya, yang pasti Jokowi akan memasukan beberapa nama yang masih muda untuk menempati jabatan menteri.

Baca juga: Jokowi Minta Tak Diganggu Susun Kabinet, Sekjen PPP: Semua Menunggu...

Hal ini tidak lepas dari keinginannya untuk menjadikan pemuda agar mendapatkan peranan dalam menjadi pemimpin.

Kriteria menteri Jokowi

Setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Mei 2019, Jokowi mulai disinggung soal rencana pembentukan kabinet.

Menurut Jokowi, ada dua aspek utama yang harus dimiliki jajaran kabinetnya nanti.

"Saya sampaikan bolak-balik, mampu mengeksekusi program-program yang ada, kemampuan eksekutor yang paling penting. Memiliki kemampuan manajerial yang baik, seperti mengelola sebuah ekonomi, baik ekonomi makro, kemampuan ekonomi daerah, maupun semuanya," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Kabinet Itu Hak Prerogatif Presiden, Jangan Ikut Campur!

Selain sebagai eksekutor program yang mumpuni, Jokowi juga menginginkan jajaran kabinetnya nanti bisa menangani masalah-masalah yang ada dan mampu mengeksekusinya dengan benar.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Nasional
Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Nasional
Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Nasional
Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Nasional
Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.