Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua MPR Sementara Hillary Brigitta Akui Kesulitan Pimpin Sidang Paripurna

Kompas.com - 02/10/2019, 15:06 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI sementara Hillary Brigitta Lasut mengakui dirinya kesulitan memimpin Sidang Paripurna MPR RI.

Ia mengatakan, tak mudah mengatur sidang yang dihadiri oleh ratusan anggota dewan yang memiliki keinginan dan kepentingan masing-masing.

"Tidak mudah ternyata mengatur orang 500 orang dengan keinginan dan kepentingan yang berbeda-beda," kata Hillary di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Baca juga: Abdul Wahab Dalimunte Gantikan Sabam Sirait Pimpin Sidang Paripurna ke-2 MPR

Hillary mengatakan, terkait polemik yang sempat terjadi di Sidang Paripurna MPR, ia mengingatkan seluruh anggota dewan untuk mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi.

"Sehingga nanti saya berharap di parlemen ke depannya bisa sama-sama merefleksi kepada diri sendiri, untuk juga menyakinkan kepada masyarakat bahwa kita ini ada membuat restorasi dan revolusi perubahan," ujarnya.

Hillary mengatakan, dalam Sidang Paripurna MPR ke-2 anggota dewan yang tidak hadir lebih setengah dari total jumlah anggota yaitu 711 anggota.

Baca juga: Sidang Paripurna Ke-2 MPR Dihujani Interupsi hingga Diskors

Menurut dia, ketidakhadiran anggota tersebut juga terjadi pada periode sebelumnya, sehingga wajar apabila citra DPR di mata masyarakat menjadi buruk.

"Setelah kuorum (Sidang Paripurna MPR), masih banyak yang datang mungkin mereka sekedar terlambat tapi memang tidak full semua yang datang. Dan menurut saya adalah hal yang wajar kalau kemarin citra DPR mungkin (buruk) di tengah masyarakat karena masyarakat melihat dari absensi dan dari kehadiran," tuturnya.

Kendati demikian, Hillary berpendapat, kemungkinan anggota DPR yang tidak hadir memiliki tugas-tugas di luar DPR dan bisa saja sengaja tidak ingin menghadiri Sidang Paripurna.

Baca juga: Baru Sehari Dilantik, 335 Anggota DPR dan DPD Tak Hadiri Sidang Paripurna

"Itu lah mengapa sejak awal masyarakat harus bisa menilai dan menakar potensi calon legislatif ya," imbuhnya.

Sebelumnya, hampir setengah anggota DPR dan DPD tak menghadiri sidang paripurna MPR, Rabu (2/10/2019).

Dari 711 anggota DPR dan DPD, hanya 376 anggota yang hadir berdasar absensi yang dibacakan saat pembukaan sidang.

Baca juga: MPR Gelar Paripurna Pemilihan Pimpinan Hari Ini

Artinya 335 anggota lainnya tidak hadir. Padahal mereka baru saja dilantik dan diambil sumpahnya sebagai anggota DPR dan DPD pada Selasa (1/10/2019) kemarin.

Bahkan satu pimpinan sementara MPR, Sabam Sirait, yang harusnya memimpin jalannya sidang, juga ikut absen.

Akhirnya sidang hanya dipimpin oleh satu pimpinan, yakni Hillary Brigitta Lasut.

Hal itu membuat perdebatan terkait keabsahan sidang. Akhirnya sidang sempat diskors sementara untuk melakukan rapat konsultasi antar fraksi.

Kompas TV Sidang paripurna akan berlanjut dengan agenda Pemilihan Pimpinan MPR. Tak nikmati bulan madu, sembari menyusun alat kelengkapan dewa. Manuver parlemen baru terkait Undang-Undang Investasi dinanti pebisnis. Kita bergabung dengan Jurnalis KompasTV Alfania Risky di Gedung DPR, Jakarta Pusat. #AnggotaDPR #Pengusaha #UUInvestasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com