KILAS

Punya Anggaran Besar, Kemensos Didorong Publikasikan Capaian Programnya

Kompas.com - 02/10/2019, 09:25 WIB
Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Hartono Laras saat memberikan sambutan dan membuka acara ?Pertemuan Singkronisasi dan Optimalisasi Peran Kehumasan?, di Jakarta, Selasa (01/10/2019). DOK. Humas Kementerian SosialSekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Hartono Laras saat memberikan sambutan dan membuka acara ?Pertemuan Singkronisasi dan Optimalisasi Peran Kehumasan?, di Jakarta, Selasa (01/10/2019).


KOMPAS.com
- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras meminta kepada jajarannya mempublikasikan capaian programnya kepada publik. Dengan publikasi, masyarakat bisa mengetahui kinerja pemerintah.

“Pemberitaan melalui media menjadi bagian dari mekanisme kontrol dari publik, sejalan dengan anggaran Kemensos yang makin meningkat dari tahun ke tahun,” kata Hartono Laras seperti dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/10/2019).

Hartono sendiri mengatakan itu saat memberikan sambutan dan membuka acara “Pertemuan Singkronisasi dan Optimalisasi Peran Kehumasan”, di Swiss Bel-Hotel, Jakarta, Selasa (01/10/2019).

Ia menjelaskan publikasi menjadi bagian penting, pasalnya anggaran Kemensos terus meningkat dari tahun ke tahun.

Baca juga: Sekjen Sebut Realisasi Anggaran Kemensos Capai 94,99 Persen

Pada 2015, anggaran Kemensos Rp 22,4 triliun, tahun 2018 meningkat menjadi Rp 43,3 triliun, dan tahun 2019 meningkat menjadi Rp 58,9 triliun.

“Tahun 2020, anggaran Kemensos meningkat lagi menjadi sebesar Rp62,77 triliun,” kata Sekjen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Peningkatan anggaran ini, kata Sekjen, bisa dimaknai sebagai amanat, kepercayaan, dan harapan dari masyarakat terutama para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Untuk itu, dalam pengelolaan anggaran, Kemensos dituntut harus solid, hati-hati, profesional, akuntabel dan transparan.

Anggaran yang besar, harus berkinerja. Harus bisa dipastikan tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan PPKS,” ujar Hartono.

Pengelolaan berjalan baik

Sejauh ini, kata Sekjen, kinerja pengelolaan anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari angka kemiskinan yang terus menurun, hingga menyentuh di bawah level 1 digit.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan per Juli 2019 mencapai 9,41 persen. Angka ini turun dibandingkan Maret 2019 sebesar 9,82 persen dan September 2018 yakni 9,66 persen.

“Dari aspek akuntabilitas juga menggembirakan. Terbukti 3 kali berturut-turut, Kemensos mendapat predikat WTP dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Sekjen.

Perkembangan yang baik ini harus terus didukung dengan berbagai upaya termasuk dengan menciptakan lingkungan opini media yang positif, kondusif, dan sejuk.

Baca juga: BMN Award, Jadi Bukti Kemensos Sukses Reformasi Birokrasi

Oleh karena itu, Sekjen mendorong agar para kepala balai dan kepala loka di lingkungan Kemensos, untuk aktif menyampaikan capaian program nasional maupun program Unit Pelaksana Teknik (UPT).

“Setiap pemimpin di Kemensos adalah petugas kehumasan. Apalagi UPT merupakan garda depan kementerian yang bersentuhan langsung dengan PPKS,” katanya.

Sekjen menyatakan, di era komunikasi digital ini ada anggapan, kalau kita tidak bicara, maka kita tidak bekerja.

Maka dari itu, ia mengharapkan para kepala UPT memanfaatkan keterbukaan informasi dengan lebih proaktif kepada media.

“Kalau perlu inisiatif buka jejaring dengan media, misalnya dengan melakukan visit media,” ucap Sekjen.

Baca juga: Kemensos Terapkan Teknologi Informasi untuk Tingkatkan Efisiensi

Pada kesempatan sama, Plt Kepala Biro Humas Sonny W Manalu menyatakan, kegiatan hari ini, merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari kegiatan Biro Humas yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Sonny menyatakan, UPT merupakan garda terdepan yang bisa menjalankan fungsi kehumasan dengan melakukan sosialisasi, publikasi dan advokasi baik terkait bidang tugas masing-masing, maupun program kementerian secara umum, termasuk program prioritas nasional.

Untuk keperluan itu, UPT perlu diberikan bekal penguatan baik dari aspek pengetahuan, kapasitas kehumasan, maupun membangun kesamaan informasi dan persepsi.

“Sehingga dalam konteks strategi kehumasan secara lebih luas, diharapkan akan tumbuh sinergitas dalam mendukung implementasi program pembangunan kesejahteraan sosial,” kata Sonny.

Dengan demikian, kata dia, kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai ajang tukar informasi dan pembelajaran, melalui diskusi dan pemberian materi kehumasan untuk meningkatkan keahlian petugas di UPT Kemensos.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Kemendagri Hudori Meninggal, Tito: Sosok yang Santun, Tegas dan Tak Pernah Mengeluh

Sekjen Kemendagri Hudori Meninggal, Tito: Sosok yang Santun, Tegas dan Tak Pernah Mengeluh

Nasional
Firli: Pegawai KPK Harus Mainkan Peran Pelaksana Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Pemersatu Bangsa

Firli: Pegawai KPK Harus Mainkan Peran Pelaksana Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Pemersatu Bangsa

Nasional
Bertemu Partai Komunis China, Cak Imin Berharap Kerja Sama Indonesia-China Meningkat

Bertemu Partai Komunis China, Cak Imin Berharap Kerja Sama Indonesia-China Meningkat

Nasional
Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, Wasekjen PKS: Harusnya Pak Yaqut Lebih Bijak

Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, Wasekjen PKS: Harusnya Pak Yaqut Lebih Bijak

Nasional
Polri: Tersangka Pinjol Ilegal Bikin 95 Koperasi Simpan Pinjam Fiktif

Polri: Tersangka Pinjol Ilegal Bikin 95 Koperasi Simpan Pinjam Fiktif

Nasional
Soal Kabar Tabrakan LRT, Kemenhub Sebut Ranah INKA dan Tahap Uji Coba

Soal Kabar Tabrakan LRT, Kemenhub Sebut Ranah INKA dan Tahap Uji Coba

Nasional
Covid-19 di ASEAN Turun, Jokowi Ingin Pembatasan Masyarakat Dikurangi

Covid-19 di ASEAN Turun, Jokowi Ingin Pembatasan Masyarakat Dikurangi

Nasional
Jokowi: Kita Melihat Harapan Baru, Covid-19 di ASEAN Turun 14 Persen

Jokowi: Kita Melihat Harapan Baru, Covid-19 di ASEAN Turun 14 Persen

Nasional
'Air Power' Berevolusi, KSAU: Taktik dan Strategi Pertempuran Harus Beradaptasi

"Air Power" Berevolusi, KSAU: Taktik dan Strategi Pertempuran Harus Beradaptasi

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Vaksinasi Dosis Pertama Capai 54,46 Persen

UPDATE 25 Oktober: Vaksinasi Dosis Pertama Capai 54,46 Persen

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah Punya 8 Orang di KPK yang Bisa Dikendalikan

Azis Syamsuddin Bantah Punya 8 Orang di KPK yang Bisa Dikendalikan

Nasional
Pemerintah Berencana Naikkan Upah Minimum 2022, Puan: Harus Bisa Penuhi Kebutuhan Rakyat

Pemerintah Berencana Naikkan Upah Minimum 2022, Puan: Harus Bisa Penuhi Kebutuhan Rakyat

Nasional
Ini 3 Kriteria Benda Sitaan yang Dapat Dilelang KPK Sejak Kasus dalam Penyidikan

Ini 3 Kriteria Benda Sitaan yang Dapat Dilelang KPK Sejak Kasus dalam Penyidikan

Nasional
Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

Nasional
KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.