Polisi Amankan 649 Orang Pasca-kerusuhan di Gedung DPR/MPR Senin Kemarin

Kompas.com - 01/10/2019, 12:18 WIB
Sejumlah pelajar terlibat kerusuhan di kawasan Palmerah, Jakarta, Rabu (25/9/2019). Mereka membakar sejumlah sepeda motor di depan pos polisi Palmerah. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOSejumlah pelajar terlibat kerusuhan di kawasan Palmerah, Jakarta, Rabu (25/9/2019). Mereka membakar sejumlah sepeda motor di depan pos polisi Palmerah.
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi mengamankan 649 orang dalam kerusuhan yang terjadi di sekitar Gedung MPR/DPR, Jakarta, pada Senin (30/9/2019).

Ratusan orang tersebut diamankan oleh Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat.

Namun, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka karena seluruhnya masih dalam proses penyelidikan.

"Di Polda Metro Jaya 380 orang, Polres Jakarta Utara 36 orang, Polres Jakarta Pusat 63 orang, Polres Jakarta Barat 170 orang. Totalnya 649 orang," ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (1/10/2019).


Baca juga: Rusuh di Sekitar Gedung DPR, 210 Orang Dibawa ke Rumah Sakit

Sebanyak 36 orang yang diamankan di daerah Jakarta Utara, menurut Dedi, merupakan terduga perusuh yang menyamar dengan mengenakan seragam sekolah.

Ratusan orang tersebut disebut sebagai terduga perusuh karena diduga menyerang aparat dan merusak fasilitas publik.

"Mereka menyerang aparat menggunakan batu, molotov, melakukan pembakaran, dan pengrusakan fasilitas publik," tutur dia.

Berdasarkan keterangan polisi, sasaran dari para terduga perusuh tersebut adalah menggagalkan pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2019-2024 hari ini.

"Diduga kuat menggagalkan pelantikan anggota DPR/MPR hari ini, kalau gagal mereka juga akan menggagalkan pelantikan presiden mendatang,” kata Dedi.

Baca juga: 2 Mahasiswa Kendari Tewas Saat Demo, 13 Polisi Ditahan

Sebelumnya, gelombang aksi massa yang mengkritik rancangan undang-undang (RUU) KUHP, UU KPK yang sudah direvisi, dan sejumlah RUU lain mengakibatkan gedung wakil rakyat tersebut kembali dibanjiri massa pada Senin (30/9/2019).

Massa yang datang beragam pada aksi kemarin. Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Trisakti, Universitas Indonesia, hingga Universitas Negeri Jakarta turun ke jalan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasca-Putusan MK Soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Pasca-Putusan MK Soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Nasional
MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Nasional
Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Nasional
SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

Nasional
Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Nasional
Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Nasional
Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Nasional
Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Nasional
Khofifah Mengaku Diminta Tanyakan ke Romy soal Pemilihan Kakanwil Kemenag Jatim

Khofifah Mengaku Diminta Tanyakan ke Romy soal Pemilihan Kakanwil Kemenag Jatim

Nasional
Saksi Mengaku Diminta Lukman Saifuddin Tanya ke Romahurmuziy soal Calon Kakanwil Kemenag Jatim

Saksi Mengaku Diminta Lukman Saifuddin Tanya ke Romahurmuziy soal Calon Kakanwil Kemenag Jatim

Nasional
Jelang Muktamar, Arsul Sani Tak Menolak jika Diusung Jadi Caketum PPP

Jelang Muktamar, Arsul Sani Tak Menolak jika Diusung Jadi Caketum PPP

Nasional
Jokowi Minta Mahfud MD Kawal Penuntasan Kasus Korupsi Besar

Jokowi Minta Mahfud MD Kawal Penuntasan Kasus Korupsi Besar

Nasional
Mendikbud Nadiem: Ujian Nasional 2020 Akan Menjadi yang Terakhir

Mendikbud Nadiem: Ujian Nasional 2020 Akan Menjadi yang Terakhir

Nasional
MK Tolak Gugatan Tsamara dan Faldo soal Batas Minimal Usia Calon Kepala Daerah

MK Tolak Gugatan Tsamara dan Faldo soal Batas Minimal Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X