Menurut Pemerintah, Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2018 Meningkat

Kompas.com - 26/09/2019, 12:10 WIB
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dalam acara peluncuran buku Indeks Demokrasi Indonesia 2018 di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Kamis (26/9/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dalam acara peluncuran buku Indeks Demokrasi Indonesia 2018 di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyebutkan, indeks demokrasi di Indonesia tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tri Soewandono memaparkan, tahun 2017, indeks demokrasi Indonesia mencapai 72,11. Pada 2018, angkanya meningkat jadi 72,39.

"Gambaran buku IDI menunjukkan capaian IDI tahun 2018 sebesar 72.39 dibanding capaian tahun 2017 sebesar 72.11. Jadi masih dalam kategori sedang," ujar Tri dalam sosialisasi buku IDI 2018 bertajuk "Penguatan Kebebasan Berpendapat dan Lembaga Perwakilan" di kawasan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).

Baca juga: Fahri Hamzah: KUHP Ini KUHP Demokrasi, Kok Pengin Balik ke Kolonial?

Indeks demokrasi dalam negeri tersebut diketahui diolah oleh Kemenko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik.

Peningkatan indeks demokrasi yang hanya 0,28 poin ini, menurut Tri, menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih akan menghadapi tantangan di masa mendatang.

Terutama dalam hal penguatan kebebasan berpendapat sekaligus penguatan kapasitas peran lembaga perwakilan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Capaian 2018 juga menunjukkan bahwa demokrasi indonesia masih dalam fase demokrasi prosedural belum memiliki atau belum masuki fase substansial," kata dia.

 

Fase substansial yang dimaksud, adalah demokrasi yang memberikan peluang bagi seluruh masyarakat dari golongan manapun tanpa pandang bulu untuk menempatkan kepentingan atau kebutuhan mereka sebagai bagian dari agenda politik di negara yang ditinggali.

Baca juga: Anita Wahid: Jalan Ini Membawa Kehancuran Demokrasi

Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengatakan, ada tiga aspek yang menyebabkan indeks demokrasi tahun 2018 meningkat.

Ketiga aspek itu, adalah kebebasan sipil yang meliputi kebebasan berpendapat, berkeyakinan, dan sebagainya.

Kemudian hak-hak politik, masyarakat harus mempunyai hak untuk dipilih dan memilih serta lembaga demokrasi yang dilihat dari peranan partai, DPRD, dan pemerintah daerah.

"Jadi dengan tiga aspek itulah pada tahun 2018 ini indeks demokrasinya 72,39 meningkat 0,28 dibandingkan tahun sebelumnya," pungkas dia. 

 

Kompas TV Sejumlah rancangan undang - undang yang dinilai kontroversial memicu aksi unjuk rasa mahasiswa dan pelajar beberapa hari ini. Setelah desakan di gedung parlemen, akhirnya pemerintah dan DPR memutuskan menunda pengesahan RKUHP dan tiga RUU lainnya. Namun, tidak membatalkan Undang-Undang KPK hasil revisi yang juga menjadi tuntutan mahasiswa.<br /> <br /> Seberapa besar pengaruh gerakan mahasiswa dalam memperjuangkan idealisme dan kepentingan public? Akan dibahas bersama bersama Ray Rangkuti, pengamat politik dan mantan aktivis &rsquo;98. #DemoMahasiswa #Mahasiswa #GerakanMahasiswa
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.