Menurut Pemerintah, Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2018 Meningkat

Kompas.com - 26/09/2019, 12:10 WIB
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dalam acara peluncuran buku Indeks Demokrasi Indonesia 2018 di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Kamis (26/9/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dalam acara peluncuran buku Indeks Demokrasi Indonesia 2018 di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyebutkan, indeks demokrasi di Indonesia tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tri Soewandono memaparkan, tahun 2017, indeks demokrasi Indonesia mencapai 72,11. Pada 2018, angkanya meningkat jadi 72,39.

"Gambaran buku IDI menunjukkan capaian IDI tahun 2018 sebesar 72.39 dibanding capaian tahun 2017 sebesar 72.11. Jadi masih dalam kategori sedang," ujar Tri dalam sosialisasi buku IDI 2018 bertajuk "Penguatan Kebebasan Berpendapat dan Lembaga Perwakilan" di kawasan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).

Baca juga: Fahri Hamzah: KUHP Ini KUHP Demokrasi, Kok Pengin Balik ke Kolonial?

Indeks demokrasi dalam negeri tersebut diketahui diolah oleh Kemenko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik.

Peningkatan indeks demokrasi yang hanya 0,28 poin ini, menurut Tri, menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih akan menghadapi tantangan di masa mendatang.

Terutama dalam hal penguatan kebebasan berpendapat sekaligus penguatan kapasitas peran lembaga perwakilan.

"Capaian 2018 juga menunjukkan bahwa demokrasi indonesia masih dalam fase demokrasi prosedural belum memiliki atau belum masuki fase substansial," kata dia.

 

Fase substansial yang dimaksud, adalah demokrasi yang memberikan peluang bagi seluruh masyarakat dari golongan manapun tanpa pandang bulu untuk menempatkan kepentingan atau kebutuhan mereka sebagai bagian dari agenda politik di negara yang ditinggali.

Baca juga: Anita Wahid: Jalan Ini Membawa Kehancuran Demokrasi

Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengatakan, ada tiga aspek yang menyebabkan indeks demokrasi tahun 2018 meningkat.

Ketiga aspek itu, adalah kebebasan sipil yang meliputi kebebasan berpendapat, berkeyakinan, dan sebagainya.

Kemudian hak-hak politik, masyarakat harus mempunyai hak untuk dipilih dan memilih serta lembaga demokrasi yang dilihat dari peranan partai, DPRD, dan pemerintah daerah.

"Jadi dengan tiga aspek itulah pada tahun 2018 ini indeks demokrasinya 72,39 meningkat 0,28 dibandingkan tahun sebelumnya," pungkas dia. 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Harap Beroperasinya KRL Jogja-Solo Tingkatkan Pariwisata

Jokowi Harap Beroperasinya KRL Jogja-Solo Tingkatkan Pariwisata

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Nasional
Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Nasional
Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Nasional
Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Nasional
ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

Nasional
Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Nasional
Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Nasional
Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Nasional
Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X