Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menanti Jokowi dan DPR Buka Ruang Dialog dengan Mahasiswa...

Kompas.com - 26/09/2019, 09:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa di depan Gedung DPR menunjukkan besarnya penolakan masyarakat terhadap sejumlah rancangan undang-undang (RUU) serta berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tak sejalan dengan keinginan publik.

Demonstrasi tersebut merupakan akumulasi kemarahan publik kepada Pemerintah dan DPR yang enggan mendengar aspirasi mereka.

Ini dimulai sejak pemilihan calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Alih-alih mendengar aspirasi masyarakat, Presiden Joko Widodo dan DPR kompak meloloskan nama capim yang bermasalah secara etik. Presiden yang diwanti-wanti agar tak meneruskan nama Irjen Firli Bahuri ke DPR tetap melakukannya.

Baca juga: LBH Terima 50 Pengaduan, Ada Mahasiswa yang Hilang

Padahal, Firli disebut pernah melanggar kode etik KPK saat bertemu dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Saat itu KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont Nusa Tenggara yang melibatkan Pemprov NTB.

Hingga akhirnya Komisi III DPR pun kompak memilih Firli sebagai Ketua KPK.

Kemarahan publik ditambah dengan revisi Undang-Undang KPK yang mengebiri kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

Faktor lain adalah upaya pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai mengancam kebebasan berekspresi dan terlalu mengurusi ranah privat.

Baca juga: RKUHP Dirombak Ulang? Menkumham Bilang No Way!

Upaya Ketua DPR

Pada Selasa (24/9/2019), kemarahan tersebut pecah menjadi kerusuhan lantaran pimpinan DPR tak segera menemui mahasiswa yang berdemonstrasi di depan gedung parlemen.

Pemerintah dan DPR dinilai gagal membuka ruang dialog dengan mahasiswa untuk mencegah terjadinya kerusuhan.

Menanggapi kerusuhan tersebut, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengaku berupaya berdialog dengan mahasiswa sebelum pecah kerusuhan.

Namun, hal tersebut batal lantaran ia harus memimpin rapat paripurna terlebih dahulu. Saat hendak bertemu mahasiswa, kerusuhan sudah pecah.

"Kemarin karena Rapat Paripurna DPR RI baru selesai sore hari sekitar pukul 16.00 WIB, serta adanya tembakan gas air mata dan situasi yang tidak memungkinan, saya tidak jadi bertemu langsung kawan kawan mahasiswa," ujar Bambang melalui rilis tertulis, Rabu (25/9/2019).

Baca juga: Selasa Kemarin, Ketika Mahasiswa Demonstran dan Ketua DPR Nyaris Bertemu...

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com