RKUHP Dinilai Terlalu Jauh Atur Hak Warga Negara

Kompas.com - 20/09/2019, 13:57 WIB
Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono ketika ditemui di Jember, Jawa Timur, Jumat (10/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRDirektur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono ketika ditemui di Jember, Jawa Timur, Jumat (10/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menyatakan, sejumlah pasal dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terlalu jauh mengatur hak konstitusional hak warga negara.

Menurutnya, hal itu berpotensi merusak komitmen negara untuk membangun perlindungan hak sipil politik warga negara yang telah berjalan sejak demokrasi diterapkan di negeri ini atau 20 tahun lalu.

"Sejumlah delik memuat pasal karet. Misalnya delik kesusilaan menunjukkan negara terlalu jauh mengatur hak konstitusional warga negara yang bersifat privat," ujar Bayu saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/9/2019).

Baca juga: Jika RKUHP Disahkan, Relawan Pencegahan AIDS/HIV Bisa Dipidana

Dia menjelaskan, kesepakatan DPR dan pemerintah untuk memasukkan delik di ranah privat tidak dipertimbangkan dengan baik dengan tak merujuk pada nilai-nilai demokrasi Pancasila.

Contohnya Pasal 419 Ayat 1 yang menyatakan setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dipidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 10 juta.

Kemudian pasal kontroversial lainnya ialah Pasal 417 Ayat 1 yang menyatakan setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan. Sanksinya pun dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 10 juta.

Ia mengkhawatirkan, apabila dipaksakan untuk disahkan, sejumlah ketentuan dalam RKUHP bisa menimbulkan masalah bagi kehidupan masyarakat.

"Kehadiran RKUHP ini justru berdampak pula pada pengekangan kebebasan sipil," ucap Bayu.

Pengekangan kebebasan hak sipil tersebut, lanjutnya, nampak pada pasal-pasal dalam RKUHP yang tidak relevan untuk kehidupan demokrasi.

Seperti delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden yang tercantum pada Pasal 218-220, lalu delik penghinaan terhadap lembaga negara di Pasal 353-354, serta delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang dimuat pada Pasal 240-241.

Baca juga: RKUHP Dinilai Kental Nuansa Kolonialisme yang Memenjarakan

Bayu juga menekankan, dalam prosedur RKUHP, proses yang dilakukan dalam rapat-rapat tertutup tentu mengabaikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Ini juga menunjukkan kegagalan para anggota DPR menjalankan mandat sebagai wakil rakyat," kata Bayu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Dikritik karena Pembahasannya Singkat, Kini Naskah Akademik RUU IKN Jadi Sorotan

Usai Dikritik karena Pembahasannya Singkat, Kini Naskah Akademik RUU IKN Jadi Sorotan

Nasional
Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepulauan Riau

Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepulauan Riau

Nasional
Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

Nasional
Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

Nasional
Anggota Komisi III Minta Polri Jelaskan Soal Pelat Mirip Polisi yang Dipakai Arteria Dahlan

Anggota Komisi III Minta Polri Jelaskan Soal Pelat Mirip Polisi yang Dipakai Arteria Dahlan

Nasional
Gandeng Dompet Dhuafa, Jenius Salurkan Bantuan untuk Anak Penderita Kanker

Gandeng Dompet Dhuafa, Jenius Salurkan Bantuan untuk Anak Penderita Kanker

Nasional
Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Nasional
Mabes Polri Investigasi Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan

Mabes Polri Investigasi Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan

Nasional
Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Nasional
Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Nasional
KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

Nasional
MA Dukung Penegakan Hukum KPK Terkait OTT Hakim-Panitera PN Surabaya

MA Dukung Penegakan Hukum KPK Terkait OTT Hakim-Panitera PN Surabaya

Nasional
4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

Nasional
Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

Nasional
Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.