Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Rotasi Anggota Komisi XI Jelang Pemilihan BPK, Ini Alasannya

Kompas.com - 20/09/2019, 12:49 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Golkar DPR RI merotasi sejumlah anggotanya di Komisi XI DPR. Keputusan yang muncul mendadak itu terungkap dalam surat dari Sekretaris Fraksi Golkar Adies Kadir kepada pimpinan DPR.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, keputusan merotasi anggota di Komisi XI untuk menjalankan kebijakan partai.

Ace menilai, merotasi anggota dari satu komisi ke komisi lain adalah hal yang biasa terjadi di Partai Golkar.

"Kan fraksi itu kepanjangan tangan dari kebijakan partai. Soal biasa dalam rotasi di tubuh fraksi itu," kata Ace saat dihubungi, Jumat (20/9/2019).

Baca juga: Agung Laksono: Jangan Ada Elit Politik Obok-Obok Ormas Golkar!

Sebelumnya, ada kecurigaan bahwa rotasi Komisi XI dilakukan terkait dengan pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Apa tanggapan Partai Golkar?

"Setiap partai itu memiliki kebijakan. Dalam kaitan kebijakan pemilihan BPK, Partai Golkar telah memiliki kebijakan yang jelas. Kami ingin setiap kader yang ada di Komisi XI dapat mengamankan kebijakan partai," ucap Ace.

Dia mengatakan, tentunya keputusan merotasi anggota di Komisi XI berdasarkan persetujuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Baca juga: Bamsoet Terang-terangan Ingin Jadi Ketum Golkar, Ace Hasan: Biasa Saja, Jangan Dramatisir

Menurut Ace, sudah kewajiban seluruh anggota untuk menjalankan kebijakan partai ketimbang mengamankan kepentingan pribadi.

"Tapi kebijakan mengamankan kebijakan dan loyalitas kepada Ketua Umum Partai Golkar jauh lebih penting daripada mengamankan kepentingannya Pak Misbakhun," ujar dia.

Adapun Mukhamad Misbakhun merupakan salah satu anggota Komisi XI DPR yang terkena rotasi.

Sebelumnya, Misbakhun juga yang mengungkap kecurigaan bahwa rotasi terkait pemilihan anggota BPK.

Baca juga: Formasi Golkar di Komisi XI DPR Dirombak, Ada Apa?

Fraksi Golkar merotasi sejumlah anggota di Komisi XI DPR yang terungkap dalam surat bernomor SJ.00.2641/FPG/DPRRI/IX/2009 tanggal 19 September 2019. Ada tujuh anggota Fraksi Golkar di Komisi XI DPR yang digeser ke komisi lain.

Surat berperihal "Pergantian Sementara Keanggotaan Komisi dari FPG DPR RI" itu juga ditembuskan kepada nama-nama yang dirotasi.

Nama-nama anggota FPG yang digeser dari Komisi XI adalah Melchias Markus Mekeng (ke Komisi V), M Nur Purnamasidi (ke Komisi VII), M Sarmuji (ke Komisi I), Ahmadi Noor Supit (ke Komisi III), Andi Achmad Dara (ke Komisi V), Mukhamad Misbakhun (ke Komisi III), serta Agun Gunandjar Sudarsa (ke Komisi IX).

Selanjutnya Fraksi Golkar menggeser anggotanya yang lain ke Komisi XI, yakni Muhidin M Said (dari Komisi V), Maman Abdurrahman (dari Komisi VII), Bobby Adhtiyo Rizaldi (dari Komisi I), Saiful Bahri Ruray (dari Komisi III), Saniatul Lativa (dari Komisi V), John Kennedy Azis (dari Komisi III), serta Andi Fauziah Pujieatiw Hatta (dari Komisi IX).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com