Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bamsoet Terang-terangan Ingin Jadi Ketum Golkar, Ace Hasan: Biasa Saja, Jangan Dramatisir

Kompas.com - 19/09/2019, 17:44 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily tak ambil pusing soal manuver yang dilakukan Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo, yang secara terang-terangan menyatakan bakal maju menjadi calon Ketua Umum Golkar periode mendatang.

Hal itu merupakan dinamika internal yang wajar terjadi dalam suatu partai politik.

"Saya kira itu sesuatu yang wajar. Buat kami di Partai Golkar, kalau posisi saya sebagai Ketua DPP Partai Golkar, saya ingin tegaskan bahwa itu sesuatu yang biasa saja," kata Ace usai sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Ace menyebut, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto pun memandang wajar kondisi demikian.

Baca juga: DPP Ormas MKGR Berang Bamsoet Hadiri Acara Ilegal

Oleh karenanya, ia meminta seluruh pihak tak mendramatisir secara berlebihan.

"Nggak perlu kemudian didramatisasi bahwa kondisi tersebut akan menimbulkan berbagai kemungkinan yang membuat Golkar seperti perang dunia ketiga," ujar Ace.

Paling penting, kata Ace, bagaimana Golkar mampu mengelola konflik tersebut sebaik-baiknya. Bagaimana kemudian konflik ini justru bisa digunakan sebagai efek elektoral.

Baca juga: Pengurus DPD Golkar Jatim Solid Dukung Airlangga Hartarto

Terkait desakan mempercepat Musyawarah Nasional (Munas), kata Ace, partainya akan menyelenggarakan Munas sesuai dengan aturan main AD/ART partai.

"Yang perlu saya tegaskan walaupun sekarang ada desakan supaya dilakukan munas pada bulan-bulan sekarang atau bulan depan. Saya kira itu hal wajar juga karena lagi-lagi politik melihatnya sebagai momentum," kata Ace.

Diketahui, setidaknya ada empat orang telah menyatakan siap maju sebagai caketum periode mendatang. Mereka adalah Bambang Soesatyo, Ali Yahya, Ulla Nuchrawatty, dan Marlinda Irwanti.

Baca juga: Mayoritas DPD II Jateng Ingin Airlangga Hartarto Kembali Pimpin Golkar

Bambang Soesatyo saat ini menjabat sebagai ketua DPR. Di partai, dia menjabat sebagai wakil koordinator bidang pratama.

Ali Yahya merupakan Ketua Umum Satuan Karya Ulama Partai Golkar. Sementara itu, Ulla Nuchrawatty adalah mantan Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar. 

Sejumlah pihak di internal Partai Golkar ada yang menginginkan supaya Munas digelar lebih cepat sebelum Desember 2019.

Namun, hingga saat ini Partai Golkar masih menjadwalkan Munas Partai Golkar sesuai rencana awal, yaitu pada Desember mendatang.

Kompas TV Upaya perebutan Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli, Palmerah Jakarta Barat oleh massa Angkatan Muda Partai Golkar kubu Bambang Soesatyo nyaris berlangsung ricuh. Kericuhan ini nyaris terjadi seusai upaya penggembokkan paksa di pintu gerbang. Upaya mediasi 2 pimpinan AMPG di depan Kantor DPP Partai Golkar yang dilakukan pihak kepolisian nyaris menemui jalan buntu. AMPG pendukung Bambang Soesatyo tak terima dengan pernyataan kubu AMPG pendukung Airlangga Hartarto yang secara sepihak menyatakan pemecatan terhadap Wakil Ketua Umum AMPG. Penjagaan Kantor DPP Partai Golkar oleh massa AMPG yang mendapat pengawalan polisi ini telah terjadi beberapa hari. Kericuhan yang membuat panas internal Golkar jelang Musyawarah Nasional atau Munas Golkar bukan kali ini saja terjadi. Setidaknya pernah terjadi 2 atau 3 kali isu perpecahan jelang Munas yang mengagendakan pemilihan ketua umum. Kali ini kericuhan terjadi antara 2 kubu Angkatan Muda Partai Golkar salah satu organisasi sayap golkar. Nah isu perpecahan ini semacam "tradisi" jelang Munas Golkar. Kenapa bisa terjadi demikian di partai beringin ini? Untuk membahasnya sudah hadir Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar Mustafa M. Radja dan juga peneliti politik senior LIPI Syamsuddin Harris. #Golkar #AMPG #MunasGolkar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com