Fahri Heran, Pimpinan KPK Serahkan Mandat tetapi Tetapkan Tersangka

Kompas.com - 20/09/2019, 06:55 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat menjadi narasumber utama dalam peluncuran bukunya yang berjudul ?Arah Baru Kebijakan Kesejahteraan Indonesia? di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019). DOK. Humas MPRWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat menjadi narasumber utama dalam peluncuran bukunya yang berjudul ?Arah Baru Kebijakan Kesejahteraan Indonesia? di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku heran dengan para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menyebut, tiga pimpinan lembaga antirasuah tersebut sudah menyerahkan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo. Langkah itu, menurut Fahri, adalah pernyataan mundur dari jabatan.

Namun, hingga saat ini mereka masih aktif bekerja, bahkan bisa menetapkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka.

"Bagi saya, ini ada semacam konflik moral luar biasa yang harusnya tak boleh terjadi di lembaga seperti KPK," ujar Fahri saat dihubungi, Kamis (19/9/2019).


"Sebab, lama-lama yang rusak lembaganya karena orang melihat, oh di KPK masih bisa main-main dan jadi tempat main-main," lanjut dia.

Baca juga: KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Fahri menyebut, KPK di bawah pimpinan saat ini yang masa jabatannya bakal habis Desember 2019, tak lagi memiliki legitimasi moral akibat penyerahan mandat kepada Presiden itu.

"Tiga pimpinan KPK ini sebenarnya mempunyai legitimasi moral yang sudah jatuh akibat tindakan sembrono mengundurkan diri dan menyerahkan mandat ke Presiden," kata Fahri.

Penyerahan mandat itu dilakukan karena pimpinan KPK merasa tidak pernah diajak berdiskusi dalam pembahasan revisi Undang-Undang KPK yang sudah disahkan DPR.

Saut Situmorang sebelumnya bahkan sempat menulis surat pengunduran diri sebagai komisioner KPK.

Baca juga: Terpilih Jadi Pimpinan KPK, Hakim Nawawi Pomolango Bisa Mundur atau Cuti

Oleh karena itu, poltikus yang masuk ke dalam organisasi Garbi ini menilai, Presiden mesti segera melantik pimpinan KPK terpilih. Ia memastikan, pelantikan yang dipercepat itu tak akan melanggar UU.

Lima pimpinan KPK 2019-2023 terpilih dalam voting Komisi III DPR, Jumat (13/9/2019) dini hari, yakni Firli Bahuri (Ketua KPK), Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar dan Nurul Ghufron.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menpar Sebut Tiket Pesawat dan Tarif Hotel Akan Didiskon Hingga 30 Persen

Menpar Sebut Tiket Pesawat dan Tarif Hotel Akan Didiskon Hingga 30 Persen

Nasional
Menaker Bantah RUU Cipta Kerja Hilangkan Upah Minimum dan Pesangon

Menaker Bantah RUU Cipta Kerja Hilangkan Upah Minimum dan Pesangon

Nasional
Komnas HAM Harap Kejagung Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai

Komnas HAM Harap Kejagung Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai

Nasional
Omnibus Law Atur UU Diubah Pakai PP Dinilai Tak Sesuai Niat Penyederhanaan Legislasi

Omnibus Law Atur UU Diubah Pakai PP Dinilai Tak Sesuai Niat Penyederhanaan Legislasi

Nasional
Fahri Hamzah: Wajar Prabowo Menteri Terbaik, Survei Capres Saja Nomor Dua

Fahri Hamzah: Wajar Prabowo Menteri Terbaik, Survei Capres Saja Nomor Dua

Nasional
KPK Geledah Kantor DPRD Tulungagung

KPK Geledah Kantor DPRD Tulungagung

Nasional
Peristiwa Painai Ditetapkan sebagai Pelanggaran HAM Berat, Mahfud: Bagus!

Peristiwa Painai Ditetapkan sebagai Pelanggaran HAM Berat, Mahfud: Bagus!

Nasional
Fahri Hamzah Nilai Wapres Memang Berfungsi seperti Ban Serep

Fahri Hamzah Nilai Wapres Memang Berfungsi seperti Ban Serep

Nasional
Menlu: 27 WNI di Kapal Pesiar Westerdam Negatif Corona dan Sehat

Menlu: 27 WNI di Kapal Pesiar Westerdam Negatif Corona dan Sehat

Nasional
Kritik Anies soal Revitalisasi TIM, Forum Seniman Mengaku Tak Pernah Diajak Bicara

Kritik Anies soal Revitalisasi TIM, Forum Seniman Mengaku Tak Pernah Diajak Bicara

Nasional
Penutupan Tambang Tak Berizin Dimulai dari Kawasan Halimun Salak

Penutupan Tambang Tak Berizin Dimulai dari Kawasan Halimun Salak

Nasional
Kemen PPPA Minta Pemerintah Hati-hati soal Pemulangan Anak-anak WNI Terduga Teroris

Kemen PPPA Minta Pemerintah Hati-hati soal Pemulangan Anak-anak WNI Terduga Teroris

Nasional
Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal Terpapar Dinasti Politik

Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal Terpapar Dinasti Politik

Nasional
Menlu Sebut Pemerintah Bantu Logistik 78 WNI yang Dikarantina di Kapal Diamond Princess

Menlu Sebut Pemerintah Bantu Logistik 78 WNI yang Dikarantina di Kapal Diamond Princess

Nasional
PP Ubah UU di Draf Omnibus Law, Baleg DPR: Bertentangan UUD Akan Batal

PP Ubah UU di Draf Omnibus Law, Baleg DPR: Bertentangan UUD Akan Batal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X