Komisi VIII Sebut Belum Sepakat dengan Pemerintah terkait Dana Abadi Pesantren

Kompas.com - 19/09/2019, 16:05 WIB
Kompas TV Mengenakan kopyah atau peci, yang dipadu dengan baju koko serta sarung, menjadi salah satu ciri yang melekat pada diri seorang muslim di Indonesia. Peci, tak hanya dikenakan saat sedang beribadah shalat, tapi sering juga dikenakan untuk acara-acara tertentu baik yang bersifat keagamaan, bahkan untuk acara formil sekalipun. Tak terkecuali di lingkungan pesantren. Peci bisa dibilang menjadi identitas khususnya bagi santri laki-laki, yang selaku melekat dan dikenakan baik saat belajar dan beribadah, maupun saat aktivitas harian lainnya.<br /> <br /> Berangkat dari tingginya kebutuhan akan peci baik bagi para santri maupun masyarakat muslim pada umumnya, menginisiasi seorang alumni santri mengembangkan usaha pembuatan peci.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan, pihaknya belum bersepakat dengan pemerintah terkait dana abadi pesantren.

DPR mendorong Kementerian Keuangan membuat dana abadi pesantren untuk diatur dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren, tetapi, permintaan ini belum disetujui.

"Sejauh ini (pembahasan RUU Pesantren) relatif lancar ya, kecuali mendorong, meminta kepada Kemenkeu untuk membuat dana abadi pesantren, tapi Kemenkeu sebagai wakil pemerintah mengatakan bahwa mereka tidak memberikan dana abadi itu," kata Ace usai sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Baca juga: Komisi VIII: Jika RUU Pesantren Disahkan, Lulusan Pesantren Setara Lulusan Lembaga Formal Lainnya


Ace mengatakan, dana abadi pesantren diperlukan untuk menunjang aktivitas di lembaga tersebut.

Jika pemerintah bisa memberikan dana abadi pendidikan, bukan mustahil jika dana abadi pesantren bisa diberikan.

"Kita sudah punya dana abadi pendidikan, ya bagus juga pesantren punya (dana abadi," katanya.

Baca juga: RUU Pesantren Ditargetkan Rampung 24 September

Ace melanjutkan pihaknya bersama pemerintah saat ini tengah mengebut RUU Pesantren.

Jika RUU itu disahkan, pesantren tidak hanya akan mendapatkan dana APBN dari Kementerian Agama, tetapi juga bakal mendapatkan APBD.

Ditargetkan, RUU Pesantren dapat disahkan pada 24 September 2019.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X