RUU Pesantren Ditargetkan Rampung 24 September

Kompas.com - 19/09/2019, 15:18 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily di Jakarta, Senin (3/9/2019). KOMPAS.com/ HARYANTIPUSPASARI Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily di Jakarta, Senin (3/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR RI tengah mengebut rancangan Undang-undang Pesantren.

Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily menyebut, pihaknya menargetkan RUU Pesantren selesai sebelum masa jabatan anggota DPR 2014-2019 berakhir, awal Oktober mendatang.

"Kita berharap bahwa hari ini sudah diputuskan pengambilan pertama, pengambilan keputusan tingkat pertama sehingga kita tergetkan 24 September ini sudah bisa dibawa di pengesahan di tingkat paripurna," kata Ace usai sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Baca juga: Komisi VIII Rapat RUU Pesantren, Ormas Islam Minta Independensi Pesantren Dijaga

Menurut Ace, sejauh ini tidak ada kendala yang berarti dalam proses pembahasan RUU Pesantren.

Hanya saja, usulan DPR tentang pembuatan dana abadi pesantren masih belum mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

DPR menilai, dana abadi ini penting untuk menunjang pendidikan di pesantren.

Baca juga: Rapat RUU Pesantren, Ormas Islam Sarankan Pembahasan Libatkan Komisi X

"Sebagai perhatian negara terhadap pesantren kita sudah punya dana abadi pendidikan, ya bagus juga pesantren punya," ujar Ace.

Oleh karenanya, Ace berharap, pemerintah dapat menyetujui permintaan DPR mengenai pemberian dana abadi pesantren.

Hingga saat ini, RUU Pesantren masih menjadi pembahasan Panitia Kerja (Panja) dan pemerintah.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Nasional
Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Nasional
Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Nasional
Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Nasional
Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Nasional
Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Nasional
Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Nasional
Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Nasional
Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Nasional
Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Nasional
Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Nasional
Menko PMK: Diet Berlebihan Ganggu Kesuburan Perempuan dan Picu 'Stunting'

Menko PMK: Diet Berlebihan Ganggu Kesuburan Perempuan dan Picu "Stunting"

Nasional
Jubir Presiden: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jadi Bos BUMN

Jubir Presiden: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jadi Bos BUMN

Nasional
Romahurmuziy Bantah Dibayari Hotel oleh Pejabat Kanwil Kemenag

Romahurmuziy Bantah Dibayari Hotel oleh Pejabat Kanwil Kemenag

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X