KILAS

DPR Minta Pemerintah Serius Hadapi Bocornya Data Penumpang Lion Air

Kompas.com - 19/09/2019, 13:31 WIB
Pesawat Lion Air saat parkir di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, Jumat (19/7/2019) sore. KOMPAS.com/HERU DAHNURPesawat Lion Air saat parkir di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, Jumat (19/7/2019) sore.

KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo atau karib disapa Bamsoet meminta kepada pemerintah untuk serius hadapi persoalan kebocoran data penumpang Lion Air.

Untuk itu, dirinya mengimbau kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) segera meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari manajemen Lion Air.

"Harus serius, karena data pribadi puluhan juta warga negara Indonesia telah dikuasai dan disimpan pihak asing,” ucap dia sesuai keterangan rilis yang Kompas.com terima, Kamis (19/9/2019).

Bamsoet turut mengingatkan agar pemerintah harus mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Baca juga: Pimpinan DPR RI Terima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester I

Khususnya pasal 26 yang menyebutkan, penggunaan setiap data pribadi untuk media elektronik harus disetujui pemilik data.

"Mereka yang melanggar ketentuan ini bisa digugat," ujar Bamsoet.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tak hanya itu, Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga mengatur soal perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.

Salah satunya menegaskan adanya perlindungan data pribadi dari kemungkinan penggunaan tanpa izin.

Baca juga: Data Jutaan Penumpang Lion Air Group Diduga Bocor

Sebagaimana diketahui, melansir Kompas.com Rabu (18/9/2019), puluhan juta rekam data penumpang dari maskapai Lion Air Group disinyalir bocor dan beredar di forum pertukaran data selama satu bulan terakhir.

Adapun data puluhan juta penumpang Lion Air meliputi paspor, alamat, dan nomor telepon penumpang. Semua data tersebut disimpan Amazon Web Services (AWS).

"Ini berpotensi disalahgunakan oleh pihak lain tanpa persetujuan yang bersangkutan," tutup Bamsoet.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X