KILAS

Pimpinan DPR RI Terima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester I

Kompas.com - 18/09/2019, 15:50 WIB
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2019 dari Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Selasa (17/9/2019) Dok. Humas DPR RIKetua DPR RI Bambang Soesatyo menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2019 dari Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Selasa (17/9/2019)


KOMPAS.com - Pimpinan DPR RI menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2019 yang diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat rapat paripurna DPR RI, Selasa (17/9/2019).

Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, membacakan laporan dan menyerahkan IHPS I kepada pimpinan DPR.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengatakan laporan tersebut akan diteruskan ke komisi-komisi terkait.

Selanjutnya, kata dia, setiap komisi terkait akan mengkaji laporan tersebut saat rapat kerja atau rapat dengar pendapat.

“Sesuai mekanisme yang berlaku, IHPS 1 tahun 2019 ini akan kami teruskan kepada Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk dilakukan pendalaman, sebagaimana DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja terkait,” ujar Fahri sebagaimana siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (18/9/2019).

Dalam laporannya, Moermahadi menjelaskan, IHPS I tahun 2019 memuat 105 laporan hasil pemeriksaan keuangan yakni 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 dan 85 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) tahun 2018.

Selain itu, BPK menyerahkan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) tahun 2018 dan 18 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) tahun 2018.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dari hasil pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN tahun 2018, 81 LKKL dan 1 LKBUN memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara itu, 4 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 LKKL mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Selain itu, BPK telah memeriksa seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebanyak 542 laporan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK untuk 34 provinsi, kata Moermahadi, 32 provinsi memperoleh opini WTP dan 2 provinsi memperoleh WDP.

Sementara itu, ia melanjutkan, hasil pemeriksaan BPK untuk 415 pemerintahan kabupaten menyatakan 327 memperoleh WTP, 76 memperoleh WDP, dan 12 memperoleh opini TMP.

Selain itu, hasil pemeriksaan BPK untuk 93 pemerintah kota, ujar Moermahadi, sebanyak 84 memperoleh WTP, 8 memperoleh WDP dan 1 mendapatkan opini TMP.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR: Fasilitas Isolasi Khusus Anggota Dewan Belum Diperlukan

Ketua DPR: Fasilitas Isolasi Khusus Anggota Dewan Belum Diperlukan

Nasional
Airlangga Ingatkan Perlunya Indonesia Produksi Vaksin Covid-19 Secara Mandiri

Airlangga Ingatkan Perlunya Indonesia Produksi Vaksin Covid-19 Secara Mandiri

Nasional
Orangtua Diharapkan Jaga Nutrisi dan Tumbuh Kembang Anak Saat Pandemi

Orangtua Diharapkan Jaga Nutrisi dan Tumbuh Kembang Anak Saat Pandemi

Nasional
KPK Setor Uang Rampasan Rp 654 Juta dan 41.350 dollar Singapura dari Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan ke Kas Negara

KPK Setor Uang Rampasan Rp 654 Juta dan 41.350 dollar Singapura dari Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan ke Kas Negara

Nasional
Minta Testing Ditingkatkan, Menkes: Vaksin Benar, tapi Bukan Satu-satunya Cara Atasi Pandemi

Minta Testing Ditingkatkan, Menkes: Vaksin Benar, tapi Bukan Satu-satunya Cara Atasi Pandemi

Nasional
Jokowi: Kalau Vaksinasi Sudah 70 Persen, Daya Tular Virus Corona Agak Melambat

Jokowi: Kalau Vaksinasi Sudah 70 Persen, Daya Tular Virus Corona Agak Melambat

Nasional
Setjen DPR Siapkan Wisma Kopo untuk Isolasi Mandiri Anggota Dewan

Setjen DPR Siapkan Wisma Kopo untuk Isolasi Mandiri Anggota Dewan

Nasional
Kemendikbud Ristek Anggarkan Rp 3,7 Triliun untuk Laptop hingga Peralatan TIK pada 2021

Kemendikbud Ristek Anggarkan Rp 3,7 Triliun untuk Laptop hingga Peralatan TIK pada 2021

Nasional
Syarat Vaksinasi Jemaah Umrah, Kemenag Sebut Dubes Saudi Berpendapat yang Terpenting Disetujui WHO

Syarat Vaksinasi Jemaah Umrah, Kemenag Sebut Dubes Saudi Berpendapat yang Terpenting Disetujui WHO

Nasional
Sidang Tahunan 2021 Akan Digelar Ekstra Minimalis

Sidang Tahunan 2021 Akan Digelar Ekstra Minimalis

Nasional
Menkes Sebut RI dan WHO Finalisasi Konsep Pengembangan Vaksin Covid-19 Teknologi Baru

Menkes Sebut RI dan WHO Finalisasi Konsep Pengembangan Vaksin Covid-19 Teknologi Baru

Nasional
Begini Cara Cek Penerima Bansos PKH, BST, dan BPNT

Begini Cara Cek Penerima Bansos PKH, BST, dan BPNT

Nasional
Jokowi: Begitu Varian Delta Muncul, Kasus Positif Naik Drastis

Jokowi: Begitu Varian Delta Muncul, Kasus Positif Naik Drastis

Nasional
 Soal Polemik Fasilitas Isoman di Hotel, Sekjen DPR: Itu Baru Penjajakan, Apa yang Mau Dibatalkan?

Soal Polemik Fasilitas Isoman di Hotel, Sekjen DPR: Itu Baru Penjajakan, Apa yang Mau Dibatalkan?

Nasional
Guru Besar FK Unair Sampaikan Rekomendasi Penanganan Covid-19 ke Pemerintah

Guru Besar FK Unair Sampaikan Rekomendasi Penanganan Covid-19 ke Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X