Selain ke MK, Surpres Pembahasan Revisi UU KPK Akan Digugat ke PTUN

Kompas.com - 18/09/2019, 23:30 WIB
Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Ferry Amsyari Fabian Januarius KuwadoDirektur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Ferry Amsyari

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menyatakan, pihaknya bersama koalisi masyarakat sipil akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) terkait surat presiden (surpres) yang hanya menunjuk menteri tanpa melibatkan KPK dalam pembahasan revisi UU KPK.

Pengesahan revisi UU KPK itu dilakukan dalam rapat paripurna di DPR pada Selasa (17/9/2019).

Menurut Feri, ada tiga langkah yang akan dilakukan. Pertama, mengajukan gugatan ke PTUN.

"Kami mempermasalahkan pilihan Presiden yang menunjuk Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membahas revisi UU KPK," kata Feri saat ditemui dalam diskusi bertajuk "Menatap Pemberantasan Korupsi dengan UU Revisi" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019).

Menurut Feri, Koalisi mempermasalahkan tidak dilibatkannya KPK dalam pembahasan.

"Padahal kan sudah dinyatakan dalam putusan MK bahwa KPK adalah bagian dari eksekutif, bagian dari pemerintah, jadi semestinya diikutsertakan," ujar dia.

Baca juga: Revisi UU KPK Disahkan, KPK Tetap Berupaya Temui Presiden

Diketahui, KPK merupakan bagian dari eksekutif berdasarkan Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017.

"Pembahasan UU ini kan berkaitan langsung dengan KPK, kenapa tidak ditunjuk KPK-nya membahas revisi ini kalau memang bagian dari pemerintah. Nah, itu akan diuji di PTUN soal tindakan Presiden," ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, koalisi masyarakat sipil juga akan mengajukan uji formil dan materi hasil revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ke Mahkamah Konstitusi.

"Masyarakat sipil punya kedudukan hukum untuk mengajukan uji formil terkait prosedur pembentukan UU KPK dan uji materi atas pasal-pasal yang berdampak kepada masyarakat," ujar Feri.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa: Bu Megawati, Stop Mengerdilkan Demo oleh Milenial

Mahasiswa: Bu Megawati, Stop Mengerdilkan Demo oleh Milenial

Nasional
LBH Pers: Polisi Pukul Rata, Seolah Semua Anarkis...

LBH Pers: Polisi Pukul Rata, Seolah Semua Anarkis...

Nasional
Soal Pidato Mega, Anggota DPR Muda: Sepantasnya Tokoh Bangsa Tak Cela Milenial

Soal Pidato Mega, Anggota DPR Muda: Sepantasnya Tokoh Bangsa Tak Cela Milenial

Nasional
KSPI Duga Menaker Berbohong soal Ini...

KSPI Duga Menaker Berbohong soal Ini...

Nasional
Din Syamsuddin: Ada Gejala 'Constitutional Dictatorship' di Negara Ini

Din Syamsuddin: Ada Gejala "Constitutional Dictatorship" di Negara Ini

Nasional
KPK Buka Peluang Gunakan Pasal Perintangan Penyidikan bagi yang Bantu Hiendra Soenjoto

KPK Buka Peluang Gunakan Pasal Perintangan Penyidikan bagi yang Bantu Hiendra Soenjoto

Nasional
Relawan Dianiaya Aparat, Muhammadiyah Desak Polri Proses Hukum Terduga Pelaku

Relawan Dianiaya Aparat, Muhammadiyah Desak Polri Proses Hukum Terduga Pelaku

Nasional
Respons Megawati, Anggota DPR Termuda: Tak Adil Milenial Distereotipkan Hanya Bisa Demo

Respons Megawati, Anggota DPR Termuda: Tak Adil Milenial Distereotipkan Hanya Bisa Demo

Nasional
Eks Kepala BNPT: Perpres soal Tugas TNI Atasi Terorisme Perlu Pemahaman yang Mendasar

Eks Kepala BNPT: Perpres soal Tugas TNI Atasi Terorisme Perlu Pemahaman yang Mendasar

Nasional
KPK Periksa Istri dan Teman Hiendra, Tersangka Penyuap Nurhadi

KPK Periksa Istri dan Teman Hiendra, Tersangka Penyuap Nurhadi

Nasional
Sekjen PPP Harap Kaum Milenial Bisa Tangkap Maksud Pesan Megawati

Sekjen PPP Harap Kaum Milenial Bisa Tangkap Maksud Pesan Megawati

Nasional
UPDATE: 2.897 Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Tertinggi di DKI

UPDATE: 2.897 Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 30 Oktober: 24.854 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 30 Oktober: 24.854 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Katib Aam PBNU Sebut Ketegangan di Dunia Disebabkan Masalah Ideologi

Katib Aam PBNU Sebut Ketegangan di Dunia Disebabkan Masalah Ideologi

Nasional
Polisi Bubarkan Deklarasi KAMI di Jambi, Gatot Nurmantyo Gagal Pidato

Polisi Bubarkan Deklarasi KAMI di Jambi, Gatot Nurmantyo Gagal Pidato

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X