Kompas.com - 13/09/2019, 16:28 WIB
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Hotel My Home, Sintang, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (13/9/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariSekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Hotel My Home, Sintang, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (13/9/2019).

PONTIANAK, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, pro dan kontra selalu terjadi dalam pemilihan pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto meminta, lima pimpinan baru KPK, yakni Irjen Firli Bahuri, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata memiliki komitmen dan membuktikan kinerjanya dalam pemberantasan korupsi.

"Tapi yang penting sebuah komitmen, karena publik akan melihat dan ini menjadi tanggung jawab bagi pimpinan (KPK) yang baru untuk membuktikan kinerjanya," kata Hasto saat ditemui di Hotel My Home, Sintang, Pontianak, Kalimantan Barat, Jum'at (13/9/2019).

Hasto merespons penolakan terhadap pimpinan KPK yang terpilih ini.

Baca juga: YLBHI: Serangan Kepada KPK Sama Dengan Serangan ke Demokrasi

Ia berharap, lima pimpinan KPK yang baru dapat mengedepankan pemberantasan korupsi melalui pencegahan dengan prinsip keadilan dan taat pada mekanisme hukum.

"Tidak boleh ada lagi penetapan tersangka secara tergesa-gesa tanpa melalui bukti-bukti yang kuat. Tidak boleh ada lagi mekanisme penyadapan yang ditujukan karena intervensi kepentingan pihak-pihak tertentu," ucap dia. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tidak boleh lagi ada kasus-kasus penetapan tersangka bertahun-tahun, tanpa ada sebuah kejelasan terhadap mekanisme hukumnya," kata Hasto. 

Selanjutnya, Hasto mengatakan, partainya mengapresiasi terpilihnya lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

PDI-P, kata Hasto, terus mendukung pemberantasan dan pencegahan korupsi, mulai dari internal partai sampai ke legislatif.

"Di mana partai bertindak proaktif melakukan sosialisasi untuk mencegah agar seluruh petugas partai, baik di struktur partai, eksekutif maupun legislatif tidak menyalahgunakan kekuasaan," kata dia. 

Baca juga: Persatuan Guru Besar Indonesia Soroti Sejumlah Masalah dalam Revisi UU KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memiliki pimpinan baru. Lima pimpinan baru itu ialah Irjen Firli Bahuri selaku ketua, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata sebagai wakil ketua.

Lima orang itu dipilih Komisi III DPR di tengah munculnya isu pelemahan KPK.

Sejak awal, proses seleksi kerap mendapat kritik dari masyarakat lantaran Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dinilai publik tak transparan dalam memilih nama-nama untuk disodorkan ke Presiden Joko Widodo.

Sebelum presiden menyodorkan 10 nama calon pimpinan KPK, publik ramai-ramai menolak. Sebab, beberapa nama dinilai publik cacat integritas.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Minta Program Pendidikan Tinggi Adopsi Konteks Lokal

Wapres Ma'ruf Amin Minta Program Pendidikan Tinggi Adopsi Konteks Lokal

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap 20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu

Bareskrim Polri Tangkap 20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu

Nasional
KPU: Kita Nyaris Tidak Punya Tradisi Persiapkan Pemilu dengan Baik dan Matang

KPU: Kita Nyaris Tidak Punya Tradisi Persiapkan Pemilu dengan Baik dan Matang

Nasional
Nadiem Sebut Banyak Formasi Kosong Seleksi Guru PPPK di Daerah-daerah Terpencil

Nadiem Sebut Banyak Formasi Kosong Seleksi Guru PPPK di Daerah-daerah Terpencil

Nasional
KPK Periksa Saksi di 4 Daerah Terkait Dugaan Korupsi Penanganan Perkara di Lampung Tengah

KPK Periksa Saksi di 4 Daerah Terkait Dugaan Korupsi Penanganan Perkara di Lampung Tengah

Nasional
Pastikan Pemerintah Perkuat 3T dan Vaksinasi, Menkes: 'Insya Allah' Kita Hidup Normal

Pastikan Pemerintah Perkuat 3T dan Vaksinasi, Menkes: "Insya Allah" Kita Hidup Normal

Nasional
Wapres Optimistis Tak Ada Lagi Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Wapres Optimistis Tak Ada Lagi Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Terkait Penanganan Perkara di Lampung Tengah

KPK Usut Dugaan Korupsi Terkait Penanganan Perkara di Lampung Tengah

Nasional
Penjelasan Kemenkes soal Klaim Vaksin Pfizer Aman untuk Anak 5-11 Tahun

Penjelasan Kemenkes soal Klaim Vaksin Pfizer Aman untuk Anak 5-11 Tahun

Nasional
Ini Penjelasan BPN Bogor soal Sengketa Lahan PT Sentul City Tbk Vs Rocky Gerung

Ini Penjelasan BPN Bogor soal Sengketa Lahan PT Sentul City Tbk Vs Rocky Gerung

Nasional
Kontras Nilai Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar Mestinya Dilindungi, Bukan Dilaporkan

Kontras Nilai Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar Mestinya Dilindungi, Bukan Dilaporkan

Nasional
Anggota Komisi I Prediksi Surpres Calon Panglima TNI Dikirim Usai PON XX

Anggota Komisi I Prediksi Surpres Calon Panglima TNI Dikirim Usai PON XX

Nasional
Indonesia Segera Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Myanmar Bulan Ini

Indonesia Segera Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Myanmar Bulan Ini

Nasional
Jokowi: Rehabilitasi Mangrove Harus Kita Lakukan untuk Antisipasi Perubahan Iklim

Jokowi: Rehabilitasi Mangrove Harus Kita Lakukan untuk Antisipasi Perubahan Iklim

Nasional
Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19, Epidemiolog: Krisis Pandemi Belum Berakhir

Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19, Epidemiolog: Krisis Pandemi Belum Berakhir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.