YLBHI: Serangan kepada KPK Sama dengan Serangan ke Demokrasi

Kompas.com - 13/09/2019, 16:18 WIB
Tim pengacara kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, Asfinawati, dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (27/11/2016). Ambaranie Nadia K.MTim pengacara kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, Asfinawati, dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (27/11/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) Asfinawati mengatakan, revisi UU KPK dan terpilihnya Irjen (Pol) Firli Bahuri sebagai Ketua KPK merupakan serangan terhadap KPK secara kelembagaan dan gerakan antikorupsi di Indonesia.

Serangan tersebut, menurut Asfinawati, serupa dengan serangan kepada demokrasi yang telah terbangun setelah Indonesia melepaskan diri dari era kediktatoran Orde Baru.

"Serangan kepada KPK dan gerakan antikorupsi sama dengan serangan kepada demokrasi," kata Asfinawati melalui keterangan tertulis, Jumat (13/9/2019).

"Masyarakat Indonesia tidak boleh lupa bahwa bangsa Indonesia berada di bawah pemerintahan otoriter selama 32 tahun, yang berjalan beriringan dengan korupsi, sebagaimana dapat kita lihat dalam TAP MPR X/1998," lanjut dia.

Baca juga: Kapolda Sumsel Irjen Firli Terpilih Jadi Ketua KPK, Ini Kata Polri

Asfinawati mengingatkan, Firli merupakan sosok yang kontroversial. Pimpinan KPK sudah menyatakan dia melanggar kode etik ketika masih menjabat sebagai Direktur Penindakan KPK atas pertemuannya dengan pihak yang sedang berperkara.

Adapun mengenai revisi UU KPK, sejumlah poin revisi dinilai akan melemahkan KPK secara kelembagaan.

Antara lain, KPK akan ditetapkan sebagai lembaga cabang eksekutif, pimpinan KPK yang dimonitor dewan pengawas, izin untuk menyadap dan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Baca juga: Jokowi Harap Revisi UU KPK Disikapi Tanpa Prasangka Berlebihan

Belum lagi soal teror fisik kepada penyidik KPK yang tidak kunjung usai.

"Sedangkan teror dan intimidasi baik secara fisik, fitnah, peretasan serta pembajakan alat komunikasi terhadap mereka yang melakukan advokasi terhadap kedua hal tersebut merupakan upaya jahat untuk melemahkan gerakan pemberantasan korupsi," lanjut Asfinawati.

Oleh sebab itu, ia pun mengajak masyarakat Indonesia untuk menagih janji Presiden Joko Widodo yang menolak segala bentuk pelemahan KPK.

Baca juga: Kapolres Sebut Situasi di Depan Gedung KPK Sudah Kondusif

Ia juga meminta Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi publik dengan menghentikan pembahasan revisi UU KPK.

"Meminta Jokowi sebagai presiden untuk mendengarkan suara dan masukan berbagai elemen masyarakat dengan bertindak konkret sebagai kepala pemerintahan dengan menghentikan pembahasan revisi UU KPK," tutur dia. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Rupiah dan Dollar AS Saat Geledah Rumdin Bupati Lampung Utara

KPK Sita Rupiah dan Dollar AS Saat Geledah Rumdin Bupati Lampung Utara

Nasional
[POPULER NASIONAL} Cerita Kalla Pidato Tanpa Teks | Temuan Potensi Penipuan BPJS Kesehatan

[POPULER NASIONAL} Cerita Kalla Pidato Tanpa Teks | Temuan Potensi Penipuan BPJS Kesehatan

Nasional
Setelah Penusukan Wiranto, Luhut Panjaitan Tak Takut Temui Masyarakat

Setelah Penusukan Wiranto, Luhut Panjaitan Tak Takut Temui Masyarakat

Nasional
[POPULER SEPEKAN] Wiranto Ditusuk di Banten | Sikap Arteria Dahlan ke Emil Salim

[POPULER SEPEKAN] Wiranto Ditusuk di Banten | Sikap Arteria Dahlan ke Emil Salim

Nasional
Organisasi Mahasiswa Sarankan Jokowi Istirahatkan Wiranto

Organisasi Mahasiswa Sarankan Jokowi Istirahatkan Wiranto

Nasional
Nasdem dan Gerindra Sepakat Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

Nasdem dan Gerindra Sepakat Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

Nasional
Tiba-tiba Prabowo Potong Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya soal Gerindra Jadi Oposisi atau Ikut Pemerintah

Tiba-tiba Prabowo Potong Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya soal Gerindra Jadi Oposisi atau Ikut Pemerintah

Nasional
Bertemu Prabowo, Surya Paloh Bantah Bahas Menteri

Bertemu Prabowo, Surya Paloh Bantah Bahas Menteri

Nasional
Prabowo: Saya dan Surya Paloh Bersahabat, Kadang Berseberangan

Prabowo: Saya dan Surya Paloh Bersahabat, Kadang Berseberangan

Nasional
Strategi Menyelamatkan Pancasila

Strategi Menyelamatkan Pancasila

Nasional
Surya Paloh: Tak Masalah Gerindra Masuk Koalisi Pemerintahan

Surya Paloh: Tak Masalah Gerindra Masuk Koalisi Pemerintahan

Nasional
Minggu Sore hingga Malam, Sejumlah Pejabat Bergantian Jenguk Wiranto

Minggu Sore hingga Malam, Sejumlah Pejabat Bergantian Jenguk Wiranto

Nasional
Prabowo Temui Surya Paloh, Bahas Agenda Politik Pascapemilu

Prabowo Temui Surya Paloh, Bahas Agenda Politik Pascapemilu

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh, Ngobrol Santai Sambil Bersantap Satu Meja

Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh, Ngobrol Santai Sambil Bersantap Satu Meja

Nasional
Rencana Pemerintah Terbitkan Inpres Sanksi Peserta BPJS Kesehatan yang Menunggak Berpotensi Malaadministrasi

Rencana Pemerintah Terbitkan Inpres Sanksi Peserta BPJS Kesehatan yang Menunggak Berpotensi Malaadministrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X