Kejanggalan Supres Jokowi soal Revisi UU KPK, Terburu-buru hingga Tak Libatkan KPK

Kompas.com - 13/09/2019, 13:30 WIB
Selembar kain hitam yang menutupi logo KPK tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi anti rasywah itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Berbagai aksi dukungan untuk KPK dilakukan berbagai elemen masyarakat setelah sebelumnya jajaran pimpinan bersama pegawai KPK menggelar aksi berkabung atas pelemahan terhadap KPK melalui revisi UU KPK oleh DPR serta seleksi capim KPK yang dinilai meloloskan orang-orang yang bermasalah. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoSelembar kain hitam yang menutupi logo KPK tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi anti rasywah itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Berbagai aksi dukungan untuk KPK dilakukan berbagai elemen masyarakat setelah sebelumnya jajaran pimpinan bersama pegawai KPK menggelar aksi berkabung atas pelemahan terhadap KPK melalui revisi UU KPK oleh DPR serta seleksi capim KPK yang dinilai meloloskan orang-orang yang bermasalah. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo telah menandatangani dan mengirimkan Surat Presiden (Supres) terkait revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) ke DPR RI.

Dengan adanya supres ini, maka revisi UU KPK mulai dibahas di lembaga legistlatif itu.

Namun, langkah tersebut disayangkan sejumlah pihak.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satrya Langkun menilai, terbitnya Supres ini membuat komitmen Jokowi pada pemberantasan korupsi dipertanyakan.

Dengan terbitnya Supres ini, pemerintah setuju untuk membahas revisi UU KPK bersama DPR.

Baca juga: Jokowi Terbitkan Surpres Revisi UU KPK, Laode: Ini Preseden Buruk

Senada, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menganggap Supres Jokowi soal revisi UU KPK merupakan preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia.

Menurut dia, DPR dan pemerintah berkonspirasi untuk melucuti kewenangan KPK.

Sementara itu, Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu melihat kejanggalan dalam terbitnya Supres itu.

Dalam surat tersebut, Jokowi mengutus dua menterinya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin untuk membahas UU KPK bersama anggota dewan.

Ninik mengkritisi hanya dua menteri tersebut yang dilibatkan dalam pembahasan itu.

Baca juga: Ombudsman Nilai Ada Kejanggalan pada Surpres soal Revisi UU KPK

Bahkan, KPK tak ikut dilibatkan.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Dorong Penyusunan DPT Pilkada Bersumber pada Dukcapil

Kemendagri Dorong Penyusunan DPT Pilkada Bersumber pada Dukcapil

Nasional
Sejumlah Pihak Tolak Omnibus Law, Mahfud Bantah Pemerintah Kurang Sosialisasi

Sejumlah Pihak Tolak Omnibus Law, Mahfud Bantah Pemerintah Kurang Sosialisasi

Nasional
Wapres: Pendidikan Literasi Anti-Hoaks Sudah Dicanangkan sejak Dini

Wapres: Pendidikan Literasi Anti-Hoaks Sudah Dicanangkan sejak Dini

Nasional
Diprotes Warga Tanjung Priok, Menkumham Yasonna Laoly Minta Maaf

Diprotes Warga Tanjung Priok, Menkumham Yasonna Laoly Minta Maaf

Nasional
Komisioner KPU Mengaku Dipanggil KPK sebagai Saksi Kasus Wahyu Setiawan

Komisioner KPU Mengaku Dipanggil KPK sebagai Saksi Kasus Wahyu Setiawan

Nasional
Mahfud MD: Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi Merujuk Rekomendasi DPR

Mahfud MD: Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi Merujuk Rekomendasi DPR

Nasional
Tunggu Perintah Atasan, Alasan Imigrasi Baru Ungkap Kedatangan Harun

Tunggu Perintah Atasan, Alasan Imigrasi Baru Ungkap Kedatangan Harun

Nasional
Istana Telusuri Simpang Siur Informasi Keberadaan Harun Masiku

Istana Telusuri Simpang Siur Informasi Keberadaan Harun Masiku

Nasional
Komisi II Usul Mendagri Jadi Leading Sector Rumusan UU Ibu Kota Negara

Komisi II Usul Mendagri Jadi Leading Sector Rumusan UU Ibu Kota Negara

Nasional
Mahfud MD Klarifikasi Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi

Mahfud MD Klarifikasi Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi

Nasional
Kejagung Sita 1.400 Sertifikat Tanah Para Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita 1.400 Sertifikat Tanah Para Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Makalah Calon Hakim Agung Sartono Diduga Plagiat saat Seleksi di DPR

Makalah Calon Hakim Agung Sartono Diduga Plagiat saat Seleksi di DPR

Nasional
Fraksi PAN Ingatkan Jangan Ada Penumpang Gelap di RUU Omnibus Law

Fraksi PAN Ingatkan Jangan Ada Penumpang Gelap di RUU Omnibus Law

Nasional
Sebagai Warga Tanjung Priok, Ma'ruf Amin Yakin Yasonna Dimaafkan

Sebagai Warga Tanjung Priok, Ma'ruf Amin Yakin Yasonna Dimaafkan

Nasional
Saksi Mengaku Diminta Bawahan Nurdin Basirun Sediakan Rp 70 Juta untuk Urus Izin

Saksi Mengaku Diminta Bawahan Nurdin Basirun Sediakan Rp 70 Juta untuk Urus Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X