Presiden Setuju Penyidik KPK Berstatus ASN

Kompas.com - 13/09/2019, 08:50 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (kanan) menyerahkan daftar inventaris masalah saat rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). Rapat membahas revisi UU MD3 dan perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. ANTARA FOTO/Tyaga Anandra/Lmo/pd.
ANTARA FOTO/Tyaga AnandraMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (kanan) menyerahkan daftar inventaris masalah saat rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). Rapat membahas revisi UU MD3 dan perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. ANTARA FOTO/Tyaga Anandra/Lmo/pd.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyetujui agar pegawai, penyelidik hingga penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) bisa berstatus Aparatur Sipil Negara ( ASN).

Hal itu disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly dalam rapat dengan Badan Legislasi DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019) malam.

Dalam rapat itu, Yasonna membacakan pandangan Presiden atas draf revisi Undang-Undang KPK yang diusulkan DPR.

Baca juga: Revisi UU KPK Jalan Terus, Ini Tiga Keinginan Jokowi


Yasonna mengatakan, sudah semestinya pegawai KPK semestinya berstatus sebagai ASN.

Namun, pemerintah membutuhkan waktu dua tahun untuk mengalihkan pegawai KPK menjadi ASN.

"Dalam RUU ini, pemerintah mengusulkan adanya rentang waktu yang cukup (selama 2 tahun) untuk mengalihkan penyelidik dan penyidik tersebut dalam wadah Aparatur Sipil Negara," tutur Yasonna.

"Dengan tetap memperhatikan standar kompetensi mereka, yakni harus telah mengikuti dan lulus pendidikan bagi penyelidik dan penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," sambungnya.

Dalam pasal 1 ayat 7 draf RUU KPK, pegawai KPK adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

Baca juga: Ombudsman Nilai Ada Kejanggalan pada Surpres soal Revisi UU KPK

Lalu dalam pasal 3 draf RUU KPK disebutkan KPK merupakan lembaga Pemerintah Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen.

Adapun selama ini status KPK bukan bagian dari pemerintah, melainkan lembaga ad hoc independen.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X