Pimpinan Komisi IX Tak Masalah Iuran BPJS Kesehatan Naik, asalkan...

Kompas.com - 06/09/2019, 22:29 WIB
Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/8/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/8/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menilai tak masalah iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan naik. Namun ia tak sepakat bila iuran untuk kelas III juga dinaikkan.

"Kami setuju kenaikan untuk kelas I Dan II tetapi untuk kelas III kami tidak Setuju. Juga tidak Setuju adanya pelayanan naik kelas saat tindakan atau perawatan," ujar Irma melalui pesan singkat, Jumat (6/9/2019).

Irma pun menyarankan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga bisa dinaikkan. Hal itu menurutnya tak akan memberatkan masyarakat menengah ke bawah karena iurannya ditanggung pemerintah.

Baca juga: Sri Mulyani: Masyarakat Mampu Harus Ikut Urunan BPJS Kesehatan

Irma menambahkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan juga bisa dilakukan selama dua tahun sekali jika memang memungkinkan. Hal itu, kata Irma, diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Irma menyarankan ke depannya pemerintak tak hanya mengatasi defisit BPJS Kesehatan dengan menaikkan iuran, tetapi juga dengan tindakan yang lebih komprehensif.

"Kalau soal defisit maka yang harus diperbaiki adalah kinerja manajemen dan program promotif preventif. Karena semakin sehat rakyat maka semakin kecil biaya kuratif terpakai. Demikian pula semakin baik kinerja manajemen semakin baik cash flow BPJS (Kesehatan)," lanjut dia.

Pemerintah memastikan kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan tetap akan dilakukan meski banyak pihak yang mengkritik.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020.

Kenaikan ini untuk peserta kelas I dan II atau peserta non-penerima bantuan iuran (PBI) pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga: Pimpinan Komisi IX: Kenaikan Iuran Belum Tentu Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Dengan demikian, peserta JKN kelas I yang tadinya hanya membayar Rp 80.000 per bulan harus membayar sebesar Rp 160.000.

Kemudian peserta JKN kelas II membayar Rp 110.000 dari yang sebelumnya Rp 51.000.

Sebenarnya pemerintah juga mengusulkan kenaikan peserta JKN mandiri kelas III yang tadinya hanya membayar iuran sebesar Rp 25.500 harus menaikkan iuran bulanan menjadi Rp 42.000 per bulan.

Namun, usulan itu ditolak DPR dengan alasan masih perlunya pemerintah membebani data peserta yang karut-marut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Nasional
Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Nasional
Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Nasional
KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Ada 164.346 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 22 Oktober: Ada 164.346 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 43.928 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 22 Oktober: 43.928 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 301.006 Pasien Covid-19 Sembuh, Tambah 3.497

UPDATE 22 Oktober: 301.006 Pasien Covid-19 Sembuh, Tambah 3.497

Nasional
Ini Alasan Koalisi Dorong Peradilan Umum jika Pelaku Penembakan Pendeta Yeremia Ditangkap

Ini Alasan Koalisi Dorong Peradilan Umum jika Pelaku Penembakan Pendeta Yeremia Ditangkap

Nasional
Komnas Perempuan Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas Perempuan Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wapres Minta Santri Tetap Kreatif dan Inovatif di Tengah Pandemi

Wapres Minta Santri Tetap Kreatif dan Inovatif di Tengah Pandemi

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Tambah 102 Orang, Pasien Meninggal Covid-19 Kini 12.959

UPDATE 22 Oktober: Tambah 102 Orang, Pasien Meninggal Covid-19 Kini 12.959

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X