Pimpinan Komisi IX: Kenaikan Iuran Belum Tentu Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Kompas.com - 06/09/2019, 16:55 WIB
Suasana pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Utama Samarinda Jalan Wahab Syahranie, Rabu (4/9/2019). KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATONSuasana pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Utama Samarinda Jalan Wahab Syahranie, Rabu (4/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai, menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak menjamin bakal menutup defisit lembaga itu.

"Sejauh ini, kami menilai bahwa kenaikan iuran belum tentu mampu menyelesaikan semua masalah defisit BPJS Kesehatan," kata Saleh melalui pesan singkat, Jumat (6/9/2019).

Karena itu, ia menyarankan pemerintah melaksanakan rekomendasi dari Komisi IX maupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berupa perbaikan pengelolaan data peserta BPJS Kesehatan agar tak ada double claim.

Baca juga: Iuran Naik, Sri Mulyani Berjanji Bakal Gembleng BPJS Kesehatan

Sebab, Saleh menilai penyelesaian masalah BPJS Kesehatan tidak bisa parsial dan temporal.

Ia pun memperkirakan, BPJS Kesehatan akan kembali mengalami defisit meskipun iurannya telah dinaikkan.

"Satu tahun setelah kenaikan iuran pun masih akan ada lagi defisit. Nah, itu yang harus dicari solusi fundamentalnya sehingga kebijakan yang diambil bisa menyelesaikan masalah sampai ke akarnya," lanjut politisi PAN itu.

Baca juga: Sri Mulyani: Masyarakat Mampu Harus Ikut Urunan BPJS Kesehatan

Pemerintah memastikan kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan tetap akan dilakukan meski banyak pihak yang mengkritik.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020.

Kenaikan ini untuk peserta kelas I dan II atau peserta non-penerima bantuan iuran (PBI) pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga: Keberatan Iuran BPJS Kesehatan Naik? Ini Cara Turun Kelas Perawatan

Dengan demikian, peserta JKN kelas I yang tadinya hanya membayar Rp 80.000 per bulan harus membayar sebesar Rp 160.000.

Kemudian peserta JKN kelas II membayar Rp 110.000 dari yang sebelumnya Rp 51.000.

Sebenarnya pemerintah juga mengusulkan kenaikan peserta JKN mandiri kelas III yang tadinya hanya membayar iuran sebesar Rp 25.500 harus menaikkan iuran bulanan menjadi Rp 42.000 per bulan.

Namun, usulan itu ditolak DPR dengan alasan masih perlunya pemerintah membebani data peserta yang karut-marut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

Nasional
Survei IPI: 69,6 Persen Responden Setuju Publik Kian Takut Sampaikan Pendapat

Survei IPI: 69,6 Persen Responden Setuju Publik Kian Takut Sampaikan Pendapat

Nasional
Andalkan BPJS Kesehatan, Pria Ini Berjuang Sembuh dari Gagal Ginjal

Andalkan BPJS Kesehatan, Pria Ini Berjuang Sembuh dari Gagal Ginjal

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 313.764 Pasien Covid-19 Sembuh, Ada Penambahan 4.545

UPDATE 25 Oktober: 313.764 Pasien Covid-19 Sembuh, Ada Penambahan 4.545

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Tambah 94, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 13.299

UPDATE 25 Oktober: Tambah 94, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 13.299

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Tambah 3.732, Kasus Covid-19 di Tanah Air Capai 389.712

UPDATE 25 Oktober: Tambah 3.732, Kasus Covid-19 di Tanah Air Capai 389.712

Nasional
FSGI Nilai 80 untuk Kebijakan Nadiem Makarim yang Ini

FSGI Nilai 80 untuk Kebijakan Nadiem Makarim yang Ini

Nasional
Setahun Jadi Mendikbud, Nadiem Makarim Dapat Rapor Merah dari FSGI

Setahun Jadi Mendikbud, Nadiem Makarim Dapat Rapor Merah dari FSGI

Nasional
Menko PMK Minta Utamakan Sosialisasi dan Edukasi Protokol Kesehatan

Menko PMK Minta Utamakan Sosialisasi dan Edukasi Protokol Kesehatan

Nasional
Jusuf Kalla: Museum Nabi Muhammad SAW Akan Jadi Ikon Baru Jakarta

Jusuf Kalla: Museum Nabi Muhammad SAW Akan Jadi Ikon Baru Jakarta

Nasional
113 Oknum Polisi Dipecat Sepanjang 2020, Mayoritas Terjerat Kasus Narkoba

113 Oknum Polisi Dipecat Sepanjang 2020, Mayoritas Terjerat Kasus Narkoba

Nasional
Menko PMK Sebut Ketimpangan Distribusi Dokter Jadi Tantangan Terbesar Kesehatan Nasional

Menko PMK Sebut Ketimpangan Distribusi Dokter Jadi Tantangan Terbesar Kesehatan Nasional

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 1.668 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Polandia dan Portugal

UPDATE 25 Oktober: 1.668 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Polandia dan Portugal

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 2.497 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 25 Oktober: 2.497 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X