Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi III Ini Sebut Firli Layak Lolos 10 Besar Capim KPK

Kompas.com - 05/09/2019, 16:01 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani membela Irjen (Pol) Firli Bahuri yang ditolak oleh pegawai KPK dan aktivis antikorupsi.

Arsul menilai, Firli layak untuk lolos ke 10 besar seleksi calon pimpinan KPK karena jenderal bintang dua tersebut memang memiliki pengetahuan di bidang hukum pidana yang sangat baik.

"Irjen Firli Bahuri termasuk Pati (perwira tinggi) Polri yang memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum pidana materiil maupun formil (hukum acara) yang sangat baik," kata Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Baca juga: Soal Capim KPK, Jokowi Dinilai Tergesa-gesa, Berlawanan dengan Pernyataannya

Arsul mencontohkan pandangan Kapolda Sumatera Selatan itu terkait operasi tangkap tangan (OTT).

Politikus PPP ini sepakat dengan Firli bahwa pemberantasan dan pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan operasi tangkap tangan.

"Faktualnya OTT yang dilakukan KPK selama ini dengan segala bentuk festivalisasinya kan tidak menimbulkan efek jera. Bahkan dengan penindakan-penindakan yang dilakukan, KPK pun tidak membuat indeks persepsi korupsi kita menjadi lebih baik," kata Arsul.

Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).  KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).
Oleh karena itu, OTT tidak bisa diandalkan sebagai strategi utama dalam kerja-kerja KPK.

Apalagi OTT yang dilakukan kerap hanya menyangkut suap yang tidak besar jumlahnya.

"Sementara sumber daya manusia yang terlibat cukup banyak, sehingga kasus-kasus korupsi besar seperti mafia pangan, mafia pajak, dan lain-lain tidak tersentuh dengan masif," ujar dia.

Baca juga: DPR Mulai Proses 10 Nama Capim KPK Pekan Depan

Menurut Arsul, penindakan korupsi mestinya berbasis pada bangunan kasus (case building) atas perkara-perkara korupsi besar, dengan proses penyelidikan yang mendalam.

Apalagi KPK diberi anggaran yang lebih besar dibanding Polri dan Kejaksaan.

Selain soal pengentahuan hukum pidana, Arsul menilai Firli juga baik dari segi kepemimpinan. Sebab, dalam perjalanan karirnya di kepolisian, perwira tinggi asal Sumsel tersebut pernah memimpin sejumlah kepolisian daerah (Polda).

"Jadi bukan hal yang mengejutkan kalau dia (Firli) lolos dalam 10 nama capim yang akan diuji oleh DPR nanti," ujar Arsul.

Baca juga: Ini Alasan Jokowi Tak Utak-utik 10 Capim KPK dari Pansel

Sebelumnya, surat dari Presiden terkait 10 nama calon pimpinan KPK sudah dibacakan dalam rapat paripurna DPR, Kamis (5/9/2019) hari ini.

Selanjutnya, Komisi III DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test untuk memilih 5 orang menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023.

Dari 10 nama yang lolos, Irjen Firli menjadi satu-satunya calon dari kepolisian. 

 

Kompas TV Masa pertimbangan presiden terhadap calon pimpinan KPK adalah 10 hari. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah setuju dengan 10 nama yang distorkan oleh panitia seleksi calon pimpinan KPK. Akhir masa jabatan DPR RI periode 2014-2019 jatuh pada 30 september 2019. Oleh karena itu, waktu komisi III DPR RI sangat sedikit untuk uji fit and proper. Sosok pimpinan KPK yang dibutuhkan adalah mereka yang bersosok tegas, berani dan independen. Siapakah yang akan menjadi pimpinan KPK berikutnya? #KPK #CapimKPK #SeleksiCapimKPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com