Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/09/2019, 09:55 WIB
Christoforus Ristianto,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Kawal Capim Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) menilai, langkah Presiden Joko Widodo yang mengirimkankan 10 nama capim KPK sesuai dengan nama yang dipilih Pansel KPK bertolak belakang dengan pernyataan Jokowi yang meminta masukan dari masyarakat. 

"Tadi kita sudah lihat surat yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi terhadap 10 capim yang diserahkan ke DPR. Ini sebenarnya kontrakdiksi dengan pernyataan Pak Jokowi kemarin yang menyebutkan meminta pendapat masyarakat guna mengoreksi pekerjaan panitia seleksi," ujar anggota koalisi, Kurnia Ramadhana, dalam diskusi bertajuk "Menjaga Integritas KPK" di Kantor Pengurus Pusat GMKI, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).

Baca juga: Rapat Paripurna, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Jokowi soal Capim KPK

Menurut Kurnia, langkah presiden yang mengirimkan 10 nama capim ke DPR itu terlalu tergesa-gesa.

Padahal, menurut dia, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK Pasal 30 Ayat (1) disebutkan bahwa "Pimpinan KPK dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden."

Jokowi pun memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyerahkannya kepada DPR.

"Presiden masih punya banyak waktu 14 hari. Harusnya bisa dimanfaatkan oleh presiden dan menanyakan ke lembaga lain guna melihat rekam jejak 10 capim," ucap dia. 

Maka dari itu, Kurnia menilai Presiden seolah tergesa-gesa dan tanpa pertimbangan yang jelas dalam menyerahkan nama 10 capim KPK periode 2019-2023 ke DPR. 

"Kalau Presiden sampai menyebutkan sudah mempertimbangkan masukan masyarakat, tidak mungkin dalam satu hari bisa dilakukan dan langsung dikirim ke DPR," kata dia. 

Baca juga: Presiden Jokowi Dinilai Abaikan Kritik Publik soal Capim KPK

Joko Widodo sudah mengirim surat yang berisi nama 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Sekjen DPR Indra Iskandar mengaku sudah menerima surat tersebut pada Rabu (4/9/2019). Menurut dia, nama yang dikirimkan Jokowi ke DPR sama dengan yang diloloskan pansel. 

Sementara itu, Jokowi sebelumnya menekankan bahwa ia memperhatikan aspirasi pegiat antikorupsi terkait sosok yang akan mengisi kursi pimpinan KPK. 

Ketika Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK datang ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/9/2019), Presiden sudah meminta mereka berkomunikasi dengan LSM dan sejumlah tokoh yang selama ini mengkritik capim KPK yang lolos tahapan seleksi.

"Saya minta NGO, suara masyarakat, dan tokoh-tokoh itu didengarkan sebagai upaya cross check," ujar Jokowi ketika berbincang santai dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com