Kompas.com - 04/09/2019, 15:58 WIB
Sidang lanjutan pemeriksaan saksi untuk terdakwa anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (4/9/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSidang lanjutan pemeriksaan saksi untuk terdakwa anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Theo Lekatompessy mengatakan, anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso mengusulkan ke Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat, untuk menjajaki kerja sama dengan PT HTK.

Kerja sama yang dimaksud terkait kontrak pertukaran sewa kapal antara PT HTK dan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG), anak usaha PT Pupuk Indonesia.

Hal itu dipaparkan Theo saat bersaksi untuk Bowo, terdakwa kasus dugaan suap terkait kerja sama penyewaan kapal antara PT HTK dan PT PILOG tersebut.

"Jadi waktu pertemuan itu disampaikan skema swap (pertukaran sewa) tersebut dijelaskan oleh Asty Winasti (Marketing Manager PT HTK) secara lisan aja disampaikan. Kemudian Pak Bowo berkomentar, seandainya skema itu bagus kenapa enggak dijajaki?" kata Theo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Baca juga: Pegawai PT IAE Diperintah Bowo Sidik Masukkan Pecahan Rp 20.000 ke Amplop untuk Kampanye

Menurut Theo, Bowo menyampaikan usulannya ke Aas Asikin Idat selaku Dirut PT Pupuk Indonesia. Aas, kata Theo, merespons positif tanggapan Bowo tersebut.

"Saya ingat Pak Bowo mengatakan itu ke Pak Aas, seandainya skema itu bagus kenapa tidak dijajaki. Pak Aas bilang oh bagus kalau begitu nanti ditugaskan Pak Tossin (Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia) untuk menindaklanjuti," kata Theo.

Theo menuturkan, pertemuan itu berlangsung sekitar 30 menit. Setelah itu, ia bersama Asty dan Direktur PT HTK Taufik Agustono meninggalkan ruangan Aas.

"Tidak lama lagi selesai kami keluar, sisa Pak Bowo dan Pak Aas di dalam," katanya.

Baca juga: Komisaris PT HTK Mengaku Tak Dilaporkan soal Alokasi Fee untuk Bowo Sidik

Dalam kasus ini, Bowo Sidik Pangarso didakwa menerima suap sebesar 163.733 dollar Amerika Serikat (AS) atau setara sekitar Rp 2,3 miliar dan uang tunai Rp 311,02 juta secara bertahap.

Suap itu diberikan oleh Marketing Manager PT HTK Asty Winasti atas sepengetahuan Direktur PT HTK Taufik Agustono.

Pemberian uang itu dimaksudkan agar Bowo membantu PT HTK mendapatkan kerja sama pekerjaan pengangkutan dan atau sewa kapal dengan PT PILOG. Perjanjian itu terkait distribusi amonia.

Kompas TV Empat orang saksi dihadirkan oleh jaksa KPK pada sidang lanjutan Bowo Sidik Pangarso. Mereka adalah direktur PT. Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat, direktur utama PT. Pilog Ahmadi Hasan, direktur pemasaran PT. Pupuk Indonesia Achmad Tossin Sutawikara dan general manager keuangan PT. HTK Mashud Masdjono.<br /> <br /> Dalam persidangan, general manager keuangan PT. HTK Mashud Masdjono mengakui ada permintaan fee dari Bowo sebesar 1 miliar rupiah. Selain kepada Bowo, ia juga menyatakan adanya penggunaan kode donat oleh marketing manajer PT. HTK Asty Winasty untuk pemberian uang kepada direktur utama PT. Pilog Ahmadi Hasan.<br />
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Dukung Penegak Hukum Usut Dugaan Perbudakan Manusia oleh Bupati Langkat

Kemendagri Dukung Penegak Hukum Usut Dugaan Perbudakan Manusia oleh Bupati Langkat

Nasional
Kuasa Hukum Terdakwa Kasus 'Unlawful Killing' Minta Kliennya Berikan Kesaksian yang Jujur

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus "Unlawful Killing" Minta Kliennya Berikan Kesaksian yang Jujur

Nasional
Bupati Nonaktif Langkat Punya Kerangkeng Manusia di Rumahnya, Anggota DPR: Jahatnya Enggak Ketulungan

Bupati Nonaktif Langkat Punya Kerangkeng Manusia di Rumahnya, Anggota DPR: Jahatnya Enggak Ketulungan

Nasional
Periksa 13 Saksi, KPK dalami Aliran Uang Terkait Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Buru Selatan

Periksa 13 Saksi, KPK dalami Aliran Uang Terkait Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Buru Selatan

Nasional
Minta Polri Usut Pernyataan Edy Mulyadi, Majelis Adat Dayak: Jangan Biarkan Masyarakat Bertindak Sendiri

Minta Polri Usut Pernyataan Edy Mulyadi, Majelis Adat Dayak: Jangan Biarkan Masyarakat Bertindak Sendiri

Nasional
Polri Masih Usut Dugaan Perbudakan dalam Kerangkeng Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Polri Masih Usut Dugaan Perbudakan dalam Kerangkeng Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Wapres Minta Sertifikasi Halal bagi UMKM Dipermudah

Wapres Minta Sertifikasi Halal bagi UMKM Dipermudah

Nasional
KPK Geledah Rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin

KPK Geledah Rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin

Nasional
Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38

Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38

Nasional
KPU Segera Terbitkan SK Waktu Pemungutan Suara Pemilu 2024

KPU Segera Terbitkan SK Waktu Pemungutan Suara Pemilu 2024

Nasional
KSP akan Pastikan Bupati Langkat Dihukum Seberat-beratnya soal Kerangkeng Manusia

KSP akan Pastikan Bupati Langkat Dihukum Seberat-beratnya soal Kerangkeng Manusia

Nasional
RI-Singapura Teken Kerja Sama Investasi Senilai 9,2 Miliar Dolar AS

RI-Singapura Teken Kerja Sama Investasi Senilai 9,2 Miliar Dolar AS

Nasional
Polisi Sebut Warga Dikerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat atas Izin Keluarga

Polisi Sebut Warga Dikerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat atas Izin Keluarga

Nasional
Polri Ralat Jumlah Korban Bentrokan di Sorong, 18 Orang Meninggal Dunia

Polri Ralat Jumlah Korban Bentrokan di Sorong, 18 Orang Meninggal Dunia

Nasional
KSAD Sebut TNI AD Akan Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara

KSAD Sebut TNI AD Akan Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.