Penjelasan Pemerintah atas Tudingan Terkait Papua: Soal HAM, Pembangunan, hingga Referendum...

Terkait tudingan tersebut, Wiranto berpendapat bahwa salah satu fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah membangun daerah pinggiran, termasuk kawasan Papua.

"Sejak Presiden Jokowi itu diangkat menjadi presiden, maka salah satu orientasi adalah bagaimana membangun daerah pinggiran termasuk Papua dan Papua Barat," ujar dia.

Menurut Wiranto, pemerintah telah hadir dalam pembangunan Papua, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia.

Baca juga: Fakta Baru Kerusuhan Asrama Papua, 2 Tersangka Ditahan hingga Oknum ASN Terlibat

Ia juga menyebut pembangunan ini telah memperlihatkan hasil, salah satunya terjadi  peningkatan indeks pembangunan manusia untuk wilayah Papua dan Papua Barat.

Di Papua, indeks pembangunan manusia pada tahun 2016 sebesar 58,05 persen, kemudian meningkat menjadi 60,06 persen pada tahun 2018.

Sementara itu, pada 2016, menurut Wiranto, indeks pembangunan manusia di Papua tercatat 62,21 poin dan meningkat menjadi 63,74 pada 2018.

3. Wacana referendum

Wiranto mengatakan, hukum internasional sudah tak memberi ruang bagi Papua dan Papua Barat untuk menyuarakan referendum.

Sebab, menurut dia, referendum dalam hukum internasional bukan bagi wilayah yang sudah merdeka.

"Kalau bicara referendum, maka sebenarnya hukum internasional sudah tak ada lagi tempat, tidak relevan lagi, untuk Papua, Papua Barat, suarakan referendum. Sebab, dalam hukum internasional, referendum itu bukan untuk wilayah yang sudah merdeka," ucap dia. 

Wiranto menyebut, Papua sudah pernah menggelar referendum. Ia mengacu pada Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua tahun 1969.

Wiranto mengatakan bahwa referendum tersebut secara sah menyatakan Papua adalah bagian Indonesia.

Baca juga: Wiranto: Kita Sudah Menutup Pintu untuk Dialog Referendum

Hasil Pepera juga sudah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi 2505, 19 November 1969.

"Keputusan PBB itu enggak bisa bolak-balik ditinjau kembali, diganti lagi enggak bisa, sehingga jalan untuk ke sana sebenarnya tidak ada lagi," kata Wiranto.

Pemerintah pun sudah menutup pintu dialog perihal referendum. Namun, jika masyarakat merasa ada yang perlu diperbaiki dalam kehidupan di Papua, Wiranto meminta hal itu untuk disampaikan.