Wiranto: Kita Sudah Menutup Pintu untuk Dialog Referendum

Kompas.com - 03/09/2019, 18:51 WIB
Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers terkait kondisi terkini Papua di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9/2019). Menko Polhukam Wiranto menyatakan aktivitas di Papua dan Papua Barat sudah mulai berangsur normal kembali, tapi akses internet masih tetap dibatasi oleh pemerintah dan akan segera dibuka kembali saat kondisi sudah kondusif. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMenko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers terkait kondisi terkini Papua di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9/2019). Menko Polhukam Wiranto menyatakan aktivitas di Papua dan Papua Barat sudah mulai berangsur normal kembali, tapi akses internet masih tetap dibatasi oleh pemerintah dan akan segera dibuka kembali saat kondisi sudah kondusif. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membuka kesempatan untuk berdialog dengan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, tak akan pernah ada dialog untuk membahas soal referendum.

"Dialog itu penting, dialog itu memang dibutuhkan, tapi dialog yang konstruktif. Kita sudah menutup pintu untuk dialog referendum, enggak ada. Dialog untuk merdeka, jangan," ujar Wiranto saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Baca juga: Pemerintah Buka Blokir Internet di Sebagian Wilayah Papua Mulai Besok

Wiranto mengatakan bahwa pemerintah telah hadir dalam pembangunan Papua, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia.

Dalam hal pembangunan manusia, ia menyebutkan bahwa terjadi peningkatan untuk wilayah Papua dan Papua Barat.

Di Papua, indeks pembangunan manusia pada tahun 2016 sebesar 58,05 persen, kemudian meningkat menjadi 60,06 persen di tahun 2018.

Sementara itu, indeks pembangunan manusia di wilayah Papua Barat juga mengalami peningkatan. Di tahun 2016, menurut Wiranto, indeks pembangunan manusia di daerah tersebut sebesar 62,21 poin, dan meningkat menjadi 63,74 poin pada 2018.

Baca juga: Prihatin Isu Perpecahan, Wali Kota Hendi Minta Siswa Papua Netralisir Kabar Hoaks

Jika masyarakat merasa ada yang perlu diperbaiki dalam kehidupan di Papua, Wiranto meminta hal itu untuk disampaikan. 

"Pemerintah sudah banyak sekali memberikan satu dukungan untuk akselerasi di sana. Kalau kurang, apa yang kurang, sampaikan, tapi bukan bicara referendum," ungkapnya.

Papua saat ini menjadi isu setelah masyarakat di sejumlah daerah di provinsi paling timur di Indonesia itu menggelar aksi unjukrasa yang sebagian berakhir ricuh. Unjuk rasa digelar setelah adanya insiden dugaan rasisme di Surabaya. 

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X