Wiranto: Kita Sudah Menutup Pintu untuk Dialog Referendum

Kompas.com - 03/09/2019, 18:51 WIB
Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers terkait kondisi terkini Papua di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9/2019). Menko Polhukam Wiranto menyatakan aktivitas di Papua dan Papua Barat sudah mulai berangsur normal kembali, tapi akses internet masih tetap dibatasi oleh pemerintah dan akan segera dibuka kembali saat kondisi sudah kondusif. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMenko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers terkait kondisi terkini Papua di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9/2019). Menko Polhukam Wiranto menyatakan aktivitas di Papua dan Papua Barat sudah mulai berangsur normal kembali, tapi akses internet masih tetap dibatasi oleh pemerintah dan akan segera dibuka kembali saat kondisi sudah kondusif. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membuka kesempatan untuk berdialog dengan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, tak akan pernah ada dialog untuk membahas soal referendum.

"Dialog itu penting, dialog itu memang dibutuhkan, tapi dialog yang konstruktif. Kita sudah menutup pintu untuk dialog referendum, enggak ada. Dialog untuk merdeka, jangan," ujar Wiranto saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Baca juga: Pemerintah Buka Blokir Internet di Sebagian Wilayah Papua Mulai Besok

Wiranto mengatakan bahwa pemerintah telah hadir dalam pembangunan Papua, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia.

Dalam hal pembangunan manusia, ia menyebutkan bahwa terjadi peningkatan untuk wilayah Papua dan Papua Barat.

Di Papua, indeks pembangunan manusia pada tahun 2016 sebesar 58,05 persen, kemudian meningkat menjadi 60,06 persen di tahun 2018.

Sementara itu, indeks pembangunan manusia di wilayah Papua Barat juga mengalami peningkatan. Di tahun 2016, menurut Wiranto, indeks pembangunan manusia di daerah tersebut sebesar 62,21 poin, dan meningkat menjadi 63,74 poin pada 2018.

Baca juga: Prihatin Isu Perpecahan, Wali Kota Hendi Minta Siswa Papua Netralisir Kabar Hoaks

Jika masyarakat merasa ada yang perlu diperbaiki dalam kehidupan di Papua, Wiranto meminta hal itu untuk disampaikan. 

"Pemerintah sudah banyak sekali memberikan satu dukungan untuk akselerasi di sana. Kalau kurang, apa yang kurang, sampaikan, tapi bukan bicara referendum," ungkapnya.

Papua saat ini menjadi isu setelah masyarakat di sejumlah daerah di provinsi paling timur di Indonesia itu menggelar aksi unjukrasa yang sebagian berakhir ricuh. Unjuk rasa digelar setelah adanya insiden dugaan rasisme di Surabaya. 

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi III dan Menkumham Rapat Virtual Bahas Penanganan Covid-19 di Lapas

Komisi III dan Menkumham Rapat Virtual Bahas Penanganan Covid-19 di Lapas

Nasional
Pengamat: Jika Karena Covid-19 DPR Berhenti Bahas RUU, Justru Salah...

Pengamat: Jika Karena Covid-19 DPR Berhenti Bahas RUU, Justru Salah...

Nasional
Sempat Kesulitan Dapat RS Rujukan, 2 PDP Corona di Bantul Meninggal

Sempat Kesulitan Dapat RS Rujukan, 2 PDP Corona di Bantul Meninggal

Nasional
Pakar: Masker Bedah 3 Kali Lebih Efektif Cegah Penularan Virus

Pakar: Masker Bedah 3 Kali Lebih Efektif Cegah Penularan Virus

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar, Siapa Penanggung Kebutuhan Dasar Warga?

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Siapa Penanggung Kebutuhan Dasar Warga?

Nasional
Peringati Hari Penyiaran Nasional, Televisi dan Radio Diminta Ikut Lawan Covid-19

Peringati Hari Penyiaran Nasional, Televisi dan Radio Diminta Ikut Lawan Covid-19

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar Bisa Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah

Pembatasan Sosial Berskala Besar Bisa Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah

Nasional
Masih Pakai Masker Kain untuk Cegah Virus? Simak Penjelasan Pakar...

Masih Pakai Masker Kain untuk Cegah Virus? Simak Penjelasan Pakar...

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

Nasional
Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Nasional
Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Nasional
Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Nasional
Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Nasional
Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X